Banyuwangi – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, menyoroti kemacetan parah yang melanda jalur arteri menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dalam beberapa hari terakhir. Kemacetan ini disebut sebagai dampak langsung dari berkurangnya jumlah kapal eks Landing Craft Tank (LCT) yang dioperasikan, menyusul pelarangan 15 kapal sejenis oleh otoritas pelabuhan.
Pelarangan tersebut dilakukan setelah insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, yang mendorong dilakukannya docking dan pengecekan kelaikan kapal. Namun, hingga kini belum seluruh kapal eks LCT yang dinyatakan layak kembali dioperasikan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Ketapang pada Jumat (18/7), Bambang Haryo mendesak agar kapal-kapal tersebut segera diaktifkan kembali untuk menghindari kerugian ekonomi yang lebih luas.
“Saya menginginkan kejadian kemacetan ini segera diselesaikan. Kapal-kapal itu harus kembali dioperasikan, karena semuanya sudah melalui proses regulasi pemerintah, bahkan diawasi setiap kali akan berangkat, bukan hanya setahun sekali,” tegas Bambang kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa setiap kapal telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh pemerintah, sebagai bukti telah memenuhi standar kelayakan berlayar. Bahkan, menurutnya, sejumlah kapal yang masih belum diizinkan beroperasi kini justru sudah menjalani uji petik dan dinyatakan layak saat musim Lebaran 2025 lalu.
“Bayangkan, masyarakat bisa menunggu dua hari hanya untuk menyeberang. Barang-barang yang dibawa, seperti bawang, berambang, dan kebutuhan pokok lainnya, jadi rusak. Kerugian ekonominya sangat besar,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Bambang juga menyoroti potensi dampak negatif terhadap citra pariwisata Indonesia. Jalur Ketapang-Gilimanuk merupakan salah satu akses utama wisatawan domestik maupun mancanegara menuju Pulau Bali.
“Seakan-akan transportasi ke Indonesia ini buruk banget. Ini tidak boleh terjadi kedepannya. Maka dari itu, saya mengimbau kepada Kementerian Perhubungan untuk segera mengoperasikan kapal-kapal itu kembali,” ujarnya.
Ia menilai, situasi ini bertentangan dengan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui perbaikan sistem logistik dan transportasi.
Bambang berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah tegas dan terukur untuk mengembalikan kelancaran arus kendaraan dan logistik di Pelabuhan Ketapang. Menurutnya, keberlangsungan transportasi laut sebagai tulang punggung mobilitas nasional tidak boleh terganggu oleh kebijakan yang tidak terintegrasi.
