Surabaya — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti kemacetan kronis yang kerap terjadi di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, yang menghubungkan Banyuwangi (Jawa Timur) dan Bali. Menurutnya, permasalahan utama bukan terletak pada jumlah armada kapal, melainkan pada keterbatasan dermaga.
“Kalau dermaga ini ditambah, maka kapal-kapal yang sekarang tidak beroperasi bisa digunakan. Tidak perlu menambah kapal lagi, cukup menambah satu sampai tiga pasang dermaga,” ujar BHS saat menghadiri acara Anugerah Mitra Usaha Pelanggan yang digelar PT Dharma Lautan Utama di Surabaya, Jumat malam (1/8/2025).
BHS menilai bahwa penambahan dermaga merupakan langkah yang lebih efektif dan ekonomis untuk mengatasi kemacetan kendaraan dan antrean kapal yang kerap terjadi, terutama menjelang beroperasinya infrastruktur tol di kawasan tersebut.
“Menambah satu hingga tiga pasang dermaga jauh lebih murah dan mampu menampung lebih banyak kapal. Satu pasang dermaga bisa melayani hingga empat kapal. Ini yang paling efisien,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan BHS, saat ini terdapat 58 kapal yang terdaftar untuk rute Ketapang–Gilimanuk. Namun, hanya sekitar 26 kapal yang dapat beroperasi karena keterbatasan fasilitas sandar.
“Jadi, masalahnya bukan kurang kapal, tapi dermaganya yang terbatas. Banyak kapal yang menganggur padahal layak dan siap beroperasi,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
Pernyataan BHS sekaligus menjadi respons atas usulan sebelumnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendorong penambahan kapal sebagai solusi atas antrean panjang kendaraan di pelabuhan penyeberangan tersebut.
“Menambah kapal itu perlu waktu dan biaya besar, sementara kapal-kapal yang ada sekarang pun belum termanfaatkan maksimal karena dermaga yang tidak memadai,” tambahnya.
BHS menekankan pentingnya pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan masalah transportasi laut, terutama yang menyangkut kepadatan arus logistik dan mobilitas penumpang antar pulau.
