JAKARTA — Publik dihebohkan oleh beredarnya foto dan video di media sosial yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI diamankan personel Brimob di tengah aksi demonstrasi ricuh.
Menanggapi kabar tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa jika penangkapan benar terjadi, identitas intelijen tidak semestinya dibuka ke publik.
“Begitu ini ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen,” ujar Tandyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/9).
Intel Wajar Menyamar
Tandyo menjelaskan, seorang intelijen memiliki tugas utama mengumpulkan informasi strategis, bahkan bila perlu menyamar dan bergabung di tengah massa untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
“Namanya orang memberikan informasi itu kan kita harus masuk di dalam… ikut kegiatan mereka,” ungkapnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengonfirmasi informasi mencurigakan langsung ke pihak kepolisian terdekat, bukan menyebarkannya di media sosial.
Enggan Pastikan Status
Meski demikian, Tandyo tidak mengonfirmasi apakah pria yang diamankan tersebut benar anggota BAIS. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Mabes TNI maupun Polri yang menjelaskan identitas dan tugas pria tersebut saat berada di lokasi aksi.
Kronologi Versi Media Sosial
Sebelumnya, akun-akun media sosial mengunggah foto dan video penangkapan yang memperlihatkan aparat Brimob mengamankan seorang pria di tengah kerumunan massa. Unggahan itu juga memuat gambar kartu tanda anggota yang diklaim sebagai identitas intel BAIS.
Penyebaran konten ini memicu spekulasi liar dan perdebatan publik. Sebagian warganet mempertanyakan alasan intel berada di tengah aksi, sementara lainnya menyoroti risiko keamanan jika identitas personel dibuka secara terbuka.
Pesan Penting Wapang TNI
Pernyataan Jenderal Tandyo menggarisbawahi dua hal penting:
Etika Operasi — Identitas intel harus dijaga demi keselamatan personel dan keberlangsungan misi.
Higiene Informasi Publik — Informasi sensitif sebaiknya diverifikasi kepada pihak berwenang, bukan dijadikan konsumsi publik yang rawan disalahartikan.
Tandyo menegaskan TNI dan Polri tetap solid menjaga keamanan, dan masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh potongan informasi yang beredar tanpa konteks.
