Aceh Tamiang – Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur I Fraksi Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan bahwa anggaran untuk lembaga-lembaga strategis penanganan bencana tidak boleh mengalami pemangkasan. Hal itu disampaikan pemilik sapaan akrab BHS saat turun langsung ke posko pengungsian korban bencana banjir di Aceh Tamiang, Rabu (10/12)
Menurutnya, BNPB, Basarnas, BMKG, dan Coast Guard memiliki peran vital dalam penyelamatan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi dan geologi di berbagai daerah.
BHS menilai penguatan anggaran bagi empat lembaga tersebut harus menjadi prioritas pemerintah. Dengan dukungan anggaran yang memadai, penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat, terukur, dan efektif. “Ini menyangkut nyawa rakyat. BNPB, Basarnas, BMKG, hingga Coast Guard tidak boleh dipangkas anggarannya, justru harus diperkuat,” tegasnya.
Dalam fase pemulihan pascabencana, Bambang Haryo menekankan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur dasar, normalisasi jalur air, serta pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak. Ia turut mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu percepatan pemulihan di berbagai wilayah terdampak.
Alumni ITS Surabaya tersebut mengingatkan bahwa seluruh daerah rawan longsor, banjir, gempa, dan tsunami harus berada di bawah koordinasi terpadu BNPB. Ia mendesak pemerintah memastikan setiap daerah memiliki sistem mitigasi bencana yang lengkap dan berfungsi baik. “Early warning system wajib disediakan dan harus terus disimulasikan. Begitu bencana terjadi, sistem peringatan harus langsung aktif,” ujar BHS.
Bambang Haryo juga menyoroti minimnya peralatan peringatan dini—mulai dari sirine hingga sensor kebencanaan di sejumlah wilayah. Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah korban di berbagai kejadian bencana.
“Tidak boleh lagi seperti sekarang: tidak ada satu pun peringatan dini, sirine tidak ada, akhirnya korban menjadi banyak. BNPB harus menjadi leading sector dalam penyelamatan nyawa publik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dan rawan bencana membutuhkan sistem mitigasi yang kuat dan terintegrasi. Penguatan anggaran, peningkatan sarana prasarana, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga menjadi hal yang wajib dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat.
Dengan dorongan kuat dari Bambang Haryo Soekartono ini, diharapkan pemerintah dapat mempercepat langkah mitigasi dan memastikan setiap daerah siap menghadapi potensi bencana dengan lebih baik.
