Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai kebijakan pembatasan operasional truk sumbu tiga pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kelancaran pembangunan nasional dan daya saing logistik Indonesia. Menurutnya, akhir tahun justru menjadi fase krusial bagi sektor pembangunan dan distribusi barang.
BHS menjelaskan, pada periode penutupan tahun anggaran, berbagai proyek strategis nasional maupun daerah tengah berpacu menyelesaikan target program yang telah direncanakan sepanjang 2025. Kondisi tersebut menuntut kelancaran distribusi bahan baku, material konstruksi, dan komoditas pendukung lainnya.
“Di akhir tahun, seluruh kegiatan pembangunan biasanya mengejar penyelesaian program. Artinya, arus logistik tidak boleh terhambat,” ujar BHS dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu menegaskan, pembatasan bukanlah solusi tepat untuk mengatasi kepadatan lalu lintas saat Nataru. Ia menilai pemerintah seharusnya berperan aktif dalam mengatur distribusi lalu lintas logistik secara cerdas dan terukur, bukan dengan kebijakan pelarangan yang justru berdampak luas.
“Yang memiliki kewenangan untuk memastikan logistik tetap lancar adalah pemerintah. Solusinya adalah pengaturan jalur distribusi, bukan pembatasan operasional,” tegasnya.
Menurut BHS, pembatasan truk sumbu tiga berpotensi menimbulkan efek domino terhadap sektor industri dan perdagangan. Keterlambatan distribusi barang dapat memicu meningkatnya biaya logistik, termasuk risiko demurrage atau denda akibat keterlambatan pengiriman, terutama untuk komoditas ekspor.
“Jika logistik terhambat, maka Indonesia akan menanggung penalti keterlambatan pengiriman. Ini membuat harga logistik kita tidak kompetitif dibanding negara lain,” jelasnya.
BHS juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam jaringan logistik regional dan internasional, khususnya dalam angkutan laut. Banyak komoditas nasional dikirim ke luar negeri melalui pelabuhan-pelabuhan utama di Pantai Utara Jawa yang terhubung langsung dengan kawasan industri.
“Indonesia itu feeder atau pengumpan untuk transshipment di Singapura sebagai hub regional. Kalau logistik terhambat di dalam negeri, dampaknya bisa langsung terasa pada perdagangan internasional,” katanya.
Sebagai solusi, BHS menyarankan agar arus logistik selama Nataru diarahkan melalui jalur utara Jawa yang infrastrukturnya telah terintegrasi dengan pelabuhan laut besar dan kawasan industri. Sementara itu, jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa dapat difokuskan untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum massal.
Dengan pengaturan tersebut, menurut BHS, kepadatan lalu lintas dapat dikendalikan tanpa harus mengorbankan kelancaran distribusi logistik nasional. Ia juga menegaskan bahwa truk sumbu tiga justru memiliki keunggulan dari sisi efisiensi.
“Kapasitasnya besar, lebih efisien, dan jumlah unitnya tidak terlalu banyak. Justru sangat membantu percepatan distribusi logistik,” tutup BHS.
