Bandarlampung – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi Industri pakan ternak unggas dan ikan di Provinsi lampung. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Japfa Comfeed Tbk di Lampung, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Bambang Haryo menyampaikan, kunjungan kerja tersebut dilakukan bersama Pimpinan Komisi VII DPR RI Chusnunia, para anggota Komisi VII, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, serta Staf Ahli Khusus Menteri Perindustrian RI. Rombongan diterima langsung oleh jajaran direksi dan pimpinan PT Japfa Comfeed Tbk.
Dalam kunjungan itu, Bambang Haryo menjelaskan bahwa Komisi VII DPR RI secara langsung menyerap berbagai persoalan krusial yang dihadapi industri pakan ternak dan ikan, yang dinilai memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Permasalahan utama yang disampaikan pihak industri antara lain terkait ketersediaan dan biaya energi, keterbatasan infrastruktur transportasi logistik, hingga ketergantungan bahan baku impor.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen bahan baku pakan ternak masih berasal dari impor. Sementara bahan baku domestik yang digunakan secara signifikan saat ini baru jagung,” ujar Bambang Haryo.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada daya saing industri pakan ternak nasional, terutama di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah. Karena itu, pelaku industri berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah agar sektor ini tetap kompetitif dan berkelanjutan.
Bambang Haryo menyebutkan, aspirasi yang disampaikan pelaku usaha meliputi pemberian insentif perpajakan, keringanan bunga perbankan, penyederhanaan perizinan, hingga kemudahan akses energi listrik dan gas industri dengan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar 6 dolar AS per MMBTU.
“Selain itu, industri juga berharap dukungan dalam penyediaan sumber daya manusia yang produktif dan andal, serta stabilitas makroekonomi, khususnya penguatan nilai tukar rupiah,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting bagi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, serta untuk mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada penguatan industri nasional dan ketahanan pangan jangka panjang.
