Surabaya — Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pekerjaan Umum RI
segera melakukan kajian menyeluruh terkait dampak sedimentasi lumpur Lapindo yang dinilai mengancam jalur pelayaran di Selat Madura serta merusak kawasan pesisir Surabaya.
Pernyataan itu disampaikan Bambang Haryo menyusul meningkatnya pendangkalan di sejumlah wilayah pesisir, termasuk kawasan Pantai Kenjeran Surabaya yang disebut mengalami endapan lumpur hingga sekitar 1,5 meter.
Menurut Bambang Haryo, sedimentasi tersebut diduga berasal dari lumpur Lapindo yang selama ini dialirkan ke Kali Porong dan kemudian terbawa hingga ke wilayah pesisir Surabaya serta Selat Madura.
“Pendangkalan ini merusak kondisi Pantai Kenjeran yang dulu menjadi salah satu andalan wisata Kota Surabaya. Bahkan sedimentasi juga bergerak menuju Selat Madura sehingga berpotensi mengganggu jalur pelayaran,” ujar BHS, Jumat (8/5).
Ia mengaku telah melakukan kajian laboratorium bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk meneliti komposisi endapan lumpur di kawasan pesisir Surabaya.
Dari hasil kajian tersebut, kata dia, ditemukan kesamaan komposisi antara endapan di wilayah pesisir dengan lumpur Lapindo yang dialirkan melalui Kali Porong.
“Saya mencoba melakukan kajian sedimen endapan ke laboratorium ITS dan ternyata komposisi endapan sama persis dengan endapan lumpur Lapindo,” katanya.
Menurut Bambang Haryo, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele karena Selat Madura merupakan salah satu jalur strategis pelayaran nasional, khususnya bagi kapal-kapal yang menuju kawasan Indonesia Timur.
Ia menilai pendangkalan perairan berpotensi menghambat arus lalu lintas laut dan mengganggu kelancaran distribusi logistik nasional apabila tidak segera ditangani.
“Selat Madura banyak digunakan untuk jalur kapal menuju Indonesia Timur. Kalau terjadi pendangkalan, tentu bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas laut dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, Bambang Haryo meminta Kementerian Perhubungan RI
segera melakukan kajian teknis terkait dampak sedimentasi terhadap keselamatan dan kelancaran jalur pelayaran.
Di sisi lain, ia juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum RI
sebagai pihak yang dinilai bertanggung jawab terhadap penanganan lumpur Lapindo untuk mengambil langkah konkret dalam mengurangi dampak sedimentasi.
Selain itu, Bambang Haryo turut meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
melakukan evaluasi terhadap dampak sedimentasi terhadap sektor perikanan dan hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir Jawa Timur.
Menurutnya, para nelayan mulai merasakan penurunan hasil tangkapan akibat perubahan kondisi perairan yang dipicu endapan lumpur.
“Sudah seharusnya Kementerian Perhubungan melakukan kajian sekaligus mendesak Kementerian PU dan KKP agar persoalan ini segera ditangani karena dampaknya sudah dirasakan masyarakat,” ujarnya.
