JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang proaktif berkonsultasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi korupsi sejak tahap awal perencanaan program.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan keterbukaan Kemensos menjadi modal penting dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola program pemerintah.
“Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil dan beserta jajarannya yang sudah terbuka sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” kata Ibnu dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).
Menurut Ibnu, pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul beserta jajaran dilakukan sebagai bagian dari koordinasi pencegahan korupsi dalam program strategis pemerintah.
Ia menegaskan KPK mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat. Namun, pelaksanaan program harus tetap bebas dari penyimpangan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik rawan korupsi.
“Tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” ujarnya.
Ibnu juga memastikan KPK tetap membuka ruang pengawasan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Gus Ipul mengatakan konsultasi dengan KPK dilakukan untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos menjelang tahun anggaran 2026. Ia menyebut Kemensos ingin memastikan program Sekolah Rakyat berjalan bersih dan akuntabel.
“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kemensos, khususnya program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi,” tegas Gus Ipul.
Ia juga mengakui tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kemensos masih perlu diperbaiki. Berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), posisi Kemensos saat ini masih berada di peringkat ke-167 dari lebih 600 lembaga dan instansi pemerintah.
Selain pembenahan sistem, Kemensos juga menilai perlu adanya penguatan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa. Apalagi, anggaran program sosial diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Sebelumnya, konsultasi Kemensos dengan KPK dilakukan menyusul sorotan publik terkait isu pengadaan sepatu siswa dan guru dalam program Sekolah Rakyat. Pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat pagi.
