Langsung ke konten
Jumat, 6 November 2026
Nasional

Ancam Sanksi Tegas Pelaku Karhutla, Prabowo Boyong Pejabat Penting ke Pekanbaru

Foto: BPMI Setpres/Cahyo

PEKANBARU — Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Pekanbaru, Riau, pada Senin (24/8/2026) pagi guna meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil untuk memastikan pemadaman di lapangan berjalan tuntas sekaligus memperkuat strategi pencegahan agar bencana serupa tidak berulang.

Dalam kunjungan kerja ini, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat kunci. jajaran menteri yang turut serta antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala BIN Muhammad Herindra.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Kepala Negara ingin mengawasi secara langsung perkembangan di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla di wilayah Kalimantan. Presiden tidak ingin hanya mengandalkan laporan tertulis di atas meja.

“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).

Seskab Teddy menambahkan, Presiden menekankan pentingnya sinergi kuat antarpejabat daerah untuk membangun sistem pencegahan permanen. Gubernur, Pangdam, dan Kapolda diminta saling bahu-membahu agar pemerintah tidak terjebak dalam masalah yang sama setiap musim kemarau.

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat, mulai dari sumur bor dan embung, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan,” kata Teddy menegaskan.

Selain fokus pada upaya pemadaman dan pencegahan, pemerintah juga berjanji mengusut tuntas penyebab kebakaran tersebut. Seskab Teddy memastikan proses evaluasi menyeluruh akan segera digelar untuk mendeteksi potensi pelanggaran.

Jika hasil evaluasi membuktikan adanya unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum, pemerintah akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi sesuai aturan yang berlaku. Langkah penegakan hukum ini diharapkan memberi efek jera bagi para pelaku perusak lingkungan.