JAKARTA — Pemerintah menjamin ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Kendati demikian, pengetatan sasaran penerima subsidi terus disorot demi memastikan bantuan negara tidak salah alamat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi pasokan BBM nasional dalam kondisi aman usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/9/2026). Ia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjaga ketersediaan BBM untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Bahlil dalam keterangannya selepas sidang.
Namun, Bahlil menyoroti adanya fenomena pergeseran (shifting) konsumsi, di mana sebagian masyarakat mampu justru beralih menggunakan BBM bersubsidi. Ia mengimbau pemilik kendaraan mewah untuk memiliki kesadaran moral dan tidak mengambil hak warga kurang mampu.
“Saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” tegas Bahlil.
Terkait wacana pengetatan aturan melalui regulasi baru, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah masih memproses pertimbangan tersebut secara matang. Menurutnya, imbauan moral perlu disampaikan terlebih dahulu kepada publik sembari menunggu kepastian hukum.
“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” tambahnya.
Bahlil yang mengaku pernah merasakan hidup sebagai penerima bantuan beras subsidi mengajak masyarakat mampu untuk berempati secara nyata. Pemerintah berkomitmen terus menjaga kelancaran pasokan BBM sekaligus membenahi skema penyaluran agar bantuan tepat sasaran dan berkeadilan.
“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka,” tutup Bahlil.
