JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026). Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas formulasi kebijakan pendidikan gratis di seluruh jenjang sekolah negeri, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Rapat strategis tersebut menjadi langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan komitmen perluasan akses pendidikan yang merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa agenda utama pembahasan berfokus pada pemetaan langkah teknis agar skema pendidikan gratis dapat diterapkan secara menyeluruh.
“Iya, siang ini Pak Presiden akan mengadakan rapat terbatas, membahas bagaimana caranya pendidikan negeri dapat gratis, dari SD sampai perguruan tinggi negeri,” ujar Seskab Teddy di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Langkah mendesak ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan tegas Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden menyatakan komitmennya secara terbuka untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan di lembaga milik negara demi menjamin hak belajar setiap anak bangsa.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” tegas Presiden Prabowo saat berpidato di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Selain menggodok skema pembebasan biaya sekolah dan kuliah negeri, agenda besar perbaikan sektor pendidikan ini juga mencakup pembenahan infrastruktur fisik. Pemerintah telah menyiapkan pemetaan perbaikan fasilitas sekolah yang rusak di berbagai daerah.
Tak hanya berfokus pada akses peserta didik dan sarana fisik, pemerintah juga menempatkan peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar sebagai prioritas utama. Rencana peningkatan gaji dan tunjangan guru turut masuk dalam paket kebijakan terpadu yang sedang dirumuskan.
Melalui ratas ini, Presiden Prabowo ingin memastikan seluruh janji politik tersebut dapat ditranslasikan menjadi kebijakan publik yang terukur, akuntabel, dan dapat segera dieksekusi di lapangan.
