Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengingatkan pemerintah agar kebijakan pembatasan penumpang kapal tidak justru menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata nasional.
Menurut BHS, transportasi laut merupakan urat nadi mobilitas masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan. Ketergantungan terhadap kapal semakin besar karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan transportasi udara yang tarifnya relatif lebih mahal.
Ia menilai, apabila kapal penumpang dan kapal roro hanya diperbolehkan mengangkut penumpang sesuai kapasitas sekoci, daya angkut kapal dapat turun secara signifikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan antrean, keterbatasan akses transportasi antarpulau, hingga kenaikan biaya perjalanan masyarakat.
“Sebagai negara kepulauan, angkutan laut sangat dibutuhkan masyarakat bawah yang jumlahnya jauh lebih besar. Mereka tidak selalu mempunyai kemampuan menggunakan transportasi udara karena tarif tiket pesawat mahal,” kata BHS, Selasa (06/10).
Menurutnya, dampak pembatasan tidak hanya dirasakan masyarakat yang menggunakan kapal untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sektor pariwisata. Sejumlah destinasi wisata di Indonesia sangat bergantung pada konektivitas laut, terutama wilayah kepulauan yang tidak memiliki akses penerbangan memadai.
BHS meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan secara reaktif setelah terjadinya kecelakaan kapal. Aspek keselamatan tetap harus menjadi prioritas, namun solusinya harus memperkuat sistem keselamatan dan pencarian korban tanpa mematikan kapasitas transportasi laut.
Ia mendorong pemerintah memperkuat Basarnas, memperjelas fungsi coast guard, serta meningkatkan kecepatan respons penyelamatan. Menurutnya, pengalaman sejumlah negara menunjukkan respons SAR yang cepat jauh lebih penting dalam menyelamatkan korban kecelakaan di laut.
“Jangan membuat kebijakan panik, karena dampaknya justru menyusahkan rakyat. Keselamatan harus menjadi prioritas, tetapi transportasi masyarakat dan pariwisata nasional juga harus tetap berjalan,” pungkas BHS.
