SINGAPURA — Pemerintah Singapura secara tegas mempertimbangkan langkah hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Kepulan asap tebal akibat karhutla tersebut kini menyelimuti wilayah Singapura dan memperburuk kualitas udara secara drastis.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan pihaknya siap mengaktifkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act). Regulasi yang berlaku sejak September 2014 tersebut memberi kewenangan hukum bagi Singapura untuk menjerat pelaku atau perusahaan pencemar udara meski entitasnya beroperasi di luar negeri.
“Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas Singapura, serta menjajaki langkah bersama dengan negara-negara lain,” tegas PM Lawrence Wong melalui unggahan di media sosialnya, Jumat (16/10/2026).
Wong menjelaskan bahwa fenomena musim kemarau berkepanjangan memperparah paparan kabut asap tahun ini. Meski begitu, Pemerintah Singapura terus menawarkan bantuan teknis kepada Indonesia dan bekerja sama dengan mitra ASEAN untuk menanggulangi sumber api di lapangan.
Kondisi udara di Singapura sendiri mencatatkan rekor terburuk sejak 2015 setelah konsentrasi PM2.5 per jam di wilayah barat menyentuh angka 288 pada Rabu lalu. Bahkan, Indeks Standar Polusi (PSI) 24 jam melambung hingga angka 212 pada Kamis.
Untuk melindungi masyarakat dari bahaya polusi, pemerintah Singapura membagikan masker N95 secara gratis bagi kelompok rentan. Pihaknya juga menyediakan ruang perlindungan berpendingin udara (AC shelter) di berbagai pusat komunitas serta lokasi jaringan warga setempat.
“Kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau angin, ataupun apa yang terjadi di luar perbatasan kita. Namun, kami akan melakukan segala upaya untuk melindungi warga Singapura,” tambah Wong.
Sementara itu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mengumpulkan dan menguji data pendukung untuk tindakan hukum. Ia pun berharap otoritas Indonesia dapat segera mengendalikan titik api di tengah cuaca ekstrem.
“Tawaran bantuan kami tetap ada, dan kami dengan senang hati akan mendiskusikannya dengan pihak terkait jika mereka menginginkannya,” ujar Grace Fu menutup keterangannya.
