Jakarta – Kisruh soal mahar politik yang diciutkan Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief, mengingatkan kita pada kasus dugaan Mahar Politik yang sama seperti dialami ketua Kadin Jatim, La Nyalla Matalitti.

La Nyalla, mengaku telah dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia mengatakan uang tersebut diduga sebagai mahar politik terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Juni 2018.

La Nyalla mengatakan sebenarnya dirinya sudah menyiapkan dana Rp 300 miliar. Namun La Nyalla mengaku ngotot memberikan uang itu setelah resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, tapi Prabowo menolak permintaannya.

“Dia marah-marah. Marahnya seperti orang kesurupan. Pokoknya seperti bukan Prabowo Subianto lah,” ujar La Nyalla.

Ia mengatakan tidak memiliki bukti apa pun untuk menunjukkan permintaan Prabowo itu, termasuk pesan elektronik ataupun rekaman telepon.

“Tapi saya berani sumpah pocong,” ucapnya, (11/1/2018) Lalu.

Kasus yang sama juga kembali terjadi, kali ini pernyataan soal Mahar Politik keluar dari Andi Arief, Wakil Sekjen Partai Demokrat.

Andi menuding Sandiaga Uno sebagai orang yang memberi mahar politik kepada Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, sehingga bisa menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

Masih belum jelas mengenai mahar politik itu, itu sebabnya PKS keukeh ingin mempolisikan Andi Arief. Lewat Ketua DPP PKS Bidang Humas Ledia Hanifa menyatakan tudingan dilontarkan Andi Arief sangat serius, karena menerima mahar politik dalam proses pencalonan presiden adalah tindakan pidana pemilu yang fatal.

“Pernyataan Andi Arief jelas fitnah keji. Ini tudingan tidak main-main yang memiliki konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan,” kata Ledia