Jumat, 10 Januari 2020 - 23:55 WIB

Kantor megah BPBD Pemprov Sumbar, (15/11/19).

Kantor megah BPBD Pemprov Sumbar, (15/11/19).

Bermasalah, Kantor BPBD Sumbar Harus Dibongkar ?

Sumbar, – Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumbar (lanjutan) tahun 2018 yang menghabiskan dana Rp3,5 Milar lebih, bermasalah.

Pasalnya, penyelesaian pekerjaannya diduga mengalami keterlambatan dengan denda mencapai Rp40 juta lebih.

Selain denda keterlambatan belum dibayarkan itu diduga menjadi temuan BPK, masalah tersebut juga diakui Kepala Bidang (Kabid) Rehab Rekon BPBD Sumbar, Suryadi. Bahkan Suryadi sendiri menyebutkan bahwa Kantor BPBD itu harus dibongkar bulan Desember.

Sebelumnya, Deliknews.com pada (11/12/19) lalu, menyurati Kepala BPBD Sumbar soal dugaan denda keterlambatan Pembangunan Kantor BPBD Pemprov Sumbar (lanjutan) Rp40 juta lebih belum dibayarkan per Maret 2019.

Soal surat itu, hingga (10/1/20) belum ada balasan. Dicoba konfirmasi Kepala BPBD Sumbar Erman Rahman via WA, disampaikannya denda keterlambatannya sudah dibayarkan.

Baca juga : Soal Penyetoran Bunga, Kelalaian Petugas Bank Nagari ?

“Denda keterlambatan sudah dibayarkan, untuk teknisnya bapak dapat menghubungi Kepala Bidang Rehap Rekon,” kata Erman Rahman.

Ditanya kapan dilakukan penyetoran atau pembayaran terakhir atas keterlambatan pekerjaan itu, kenapa Surat Perjanjian pembangunan pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor BPBD Pemprov Sumbar dilakukan adendum sebanyak tiga kali dan apakah ada diberikan sanksi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan ?.

Namun, Erman Rahman tidak menanggapi, pesan telah dibaca. Tak lama setelah itu, dicoba di kirim pesan lagi tidak masuk dan foto WA terlihat menghilang, seperti akun diblokir.

Deliknews.com mengkonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Rehab Rekon BPBD Sumbar, Suryadi, mengatakan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah dilunasi pada APBD perubahan di Desember 2019.

“LHP BPK telah diteruskan ke inspektorat, inspektorat melalui surat gubernur kepada kami untuk segera dibayar. Pembayaran setelah tunggakan dibayar, jadi tunggakan itu telah dibayar di APBD perubahan, otomatis dipotong di Bakeuda, setelah itu buktinya kami terima dan diberikan ke BPKP, BPK dan Inpektorat,” jelas Suryadi.

Baca juga : Mengapresiasi Kehadiran Presiden Jokowi di Lokasi Bencana

Disampaikannya, pemotongan untuk pembayaran itu dilakukan otomatis, diperkirakan di Desember 2019, namun ia tidak ingat pasti tanggal berapa.

“Soal keterlambatan, waktu kerja cuma 60 hari, kontrak September 2018, hari kerja yang direncanakan 105 hari, kita kan ada bangunan lama dibawah. harus dites layak atau tidak layak untuk disambung, harus ada tes labor, itu lambat, sehingga mulai kerja di 26 Oktober, bukan terlambat karena kontrak, namun karena inikan sistem,” jelas Kabid itu.

“Kalau berita acara yang kami buat tanggal 18 Desember 2018 materil sudah cukup, cuma tidak bisa ditambah karena kekuatan beton lantai 3 belum memadai untuk menambah beton tingkat 4,
karena dia ada itikat baik dan mau didenda sesuai Pergub, LKPP termasuk PP 16 dan dia menyanggupi itu, mau didenda maksimal 50 hari, ternyata sampai tanggal 20 Januari akhirnya selesai,” sambungnya.

Suryadi ditanya apakah ada sanksi yang diberikan kepada PPTK pekerjaan itu. Ia menegaskan dalam pekerjaan itu tidak ada kesalahan PPTK.

“Tidak ada, bukan kesalahan PPTK, kalau putus kontrak risiko tinggi, inikan karena dibolehkan di Pergub, LKPP dan PP 16, kalau beritikaf baik. Kalau aset negara, barang tertumpuk disana, siapa yang akan mengolah kalau putus kontrak, mungkin tambah caruik maruik, kalau tidak diberi kesempatan waktu 50 hari mengerjakan dimasa denda perpanjangan, mungkin lebih lapuk barang itu, mungkin sudah ramai – ramai jurnalis, belum inspektorat, belum BPK. Kitakan diawasi Kejati langsung, ini dipanggung, penonton sebalik,” ujar Suryadi.

Suryadi bahkan menyinggung bahwa Kantor BPBD Sumbar, bulan Desember harus dihancurkan, sebab lahan parkir kantor gubernur.

“Kantor BPBD inikan sebenarnya bulan Desember ini harus dihancurkan, lahan parkir kantor gubernur. Tapi Pemprov masih menyiapkan dana, untuk lanjutan ini atau bagaimana,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Rehab Rekon BPBD Sumbar, Suryadi kepada Deliknews.com.

Untuk diketahui, menurut data dan informasi yang dihimpun, pekerjaan itu selesai pengecoran terakhir dilaksanakan tanggal 21/22 Januari 2019, bukan tanggal 20 Januari 2019.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 212 kali

loading...
Baca Lainnya

Dapat Nomor Urut 1, Hilarius Duha Yakin 1 Kali Lagi Menjadi Kepala Daerah

Nias Selatan, Deliknews.com – Dapat nomor urut 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati...

24 September 2020, 21:40 WIB

Alasan Kapolresta Tangerang Bina Kesadaran Masyarakat Berbasis Komunitas

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi terus mendorong setiap elemen masyarakat...

24 September 2020, 20:18 WIB

Maksimalkan Kinerja, Polresta Tangerang Beri Masker dan Vitamin untuk Anggota

TANGERANG – Polresta Tangerang Polda Banten memberi masker dan vitamin serta obat Tolak Angin untuk...

24 September 2020, 20:01 WIB

Polsek Kronjo Gelar Operasi Yustisi, Kedepankan Sikap Humanis

TANGERANG – Jajaran Polsek Kronjo Polresta Tangerang Polda Banten menggelar Operasi Yustisi di Pertigaan Pulau...

24 September 2020, 19:55 WIB

60 Warga Masyarakat Terjaring Operasi Yustisi yang Digelar Polsek Balaraja

TANGERANG – Kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah masih rendah....

24 September 2020, 19:41 WIB

Polresta Tangerang Terima Bantuan 1500 Masker

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten menerima bantuan masker sebanyak 1500 buah, Kamis (24/9/2020)....

24 September 2020, 19:35 WIB

loading...