Senin, 11 Januari 2021 - 15:52 WIB

Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Gunakan Fasilitas Pemda, Independensi BPK Sumbar Dipertanyakan

Sumbar, – Publik menyoroti cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) yang berkantor di Kantor Bupati Pasaman, saat melakukan pemeriksaan penggunaan uang negara di Pasaman.

Persoalan itu menjadi pertanyaan bagi publik apa boleh BPK dalam melakukan pemeriksaan difasilitasi oleh pihak yang diperiksa dalam hal ini pemerintah daerah menyediakan kantor untuk pemeriksa tersebut.

Sedangkan Kode Etik BPK telah mengatur larang terhadap Anggota BPK untuk tidak meminta atau menerima fasilitas baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

“Ini perlu kita pertanyakan, kenapa dimasa pandemi ini dalam melakukan pemeriksaan BPK berkantor di kantor bupati, bukannya BPK itu memiliki anggaran yang besar, dan tidak boleh menerima fasilitas agar terjaga independensinya dalam melakukan pemeriksaan?,” ungkap Ketua DPD LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) Sumbar, Ahmad Husein, Senin (11/1/21).

Baca juga: Mardika : BPK Beri Badung Predikat WTP Belum Tentu Bebas Korupsi

Peran Audit BPK dalam Mengurangi Korupsi

Menurut hemat Husein, apabila BPK diberikan fasilitas kantor oleh pihak yang diperiksa, dikhawatirkan akan mempengaruhi indenpendensi dan profesionalisme pemeriksa.

Dikabarkan, pemeriksa dari BPK Perwakilan Sumbar berkantor di Lantai ll Kantor Bupati Pasaman dalam melakukan pemeriksaan penggunaan uang negara oleh Pemda Pasaman tahun anggaran 2020.

BPK merupakan suatu lembaga negara yang menjalankan tugasnya bebas dan mandiri, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK satu-satunya auditor negara yang melaksanakan fungsi pengawasan eksternal yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi yaitu dalam UUD Tahun 1945.

Peraturan BPK RI No.4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK pada Pasal 1 ayat 4 telah menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ayat 9 menyebutkan Independensi adalah Nilai Dasar BPK yang berupa suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Kemudian Pasal 5 ayat 2 huruf g menegaskan bahwa setiap Anggota BPK dilarang meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

Pada pada 17 Desember 2020 lalu, Deliknews.com telah mengirimkan surat konfirmasi Kepada BPK Perwakilan Sumbar terkait persoalan tersebut. Namun BPK belum memberikan penjelasan resmi, hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 13 kali

Baca Lainnya

Program Pos Sanjung, Kapolresta Tangerang Kunjungi Kediaman Anggota dan ASN

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro melaksanakan kegiatan Polisi Selasa Berkunjung (Pos...

3 Maret 2021, 11:29 WIB

Kapolresta Tangerang Blusukan ke Jambe Gelorakan Kampung Tangguh Nusantara

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro bersilaturahmi ke Desa Jambe, Kecamatan Jambe,...

3 Maret 2021, 00:26 WIB

415 Personel, ASN, dan PHL Polresta Tangerang Telah di Vaksin

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten terus melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 di Gedung Serba...

3 Maret 2021, 00:01 WIB

Sat Reskrim Polresta Tangerang Bekuk DPO Curanmor dan Spesialis Bobol Rumah

TANGERANG – Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Polda Banten berhasil meringkus pelaku pencurian dengan modus...

2 Maret 2021, 23:54 WIB

Duta GenRe SMAN 3 Bukittinggi Wakili Agam ke Provinsi

Bukittinggi, – Siswa SMA Negeri 3 Teladan Bukittinggi mengikuti kompetisi menjadi Duta Remaja yang punya...

2 Maret 2021, 22:34 WIB

PSDA Sumbar: Selamat Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar

Padang, – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengucapkan selamat...

2 Maret 2021, 16:18 WIB

loading...