Mardika : BPK Beri Badung Predikat WTP Belum Tentu Bebas Korupsi

Denpasar – I Nyoman Mardika salah satu aktivis dari Yayasan Manikaya Kauci menegaskan, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung tidak lantas memposisikan institusi terkait bebas korupsi atau bersih.

Buktinya kata Mardika, sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Purbalingga, Tasdi juga mencatatkan prestasi WTP bagi daerah dipimpin. Diungkap, Tasdi juga mendulang prestasi gemilang 20 Rekor Muri.

“Meraih WTP, tapi ternyata korupsi. Ini bukti nyata bahwa predikat WTP tak lantas berarti sebuah daerah bersih. Oleh karena itu, wakil rakyat tak boleh tuli dan bisu. Tetap harus bersuara demi rakyat,” ungkap Mardika, Rabu (3/6)

Aktivis ini mengatakan, jika wakil rakyat bungkam, rakyat berhak menegur pemerintah lantaran Indonesia menganut paham demokrasi. Bila pemerintah salah terus, kita memilih bungkam dikatakan itu tidak sayang dengan pemerintah.

“Ini bukan zaman Orde Baru di mana kebebasan dikekang. Mari bersuara demi kepentingan bersama. Bila sayang dengan pemerintah. Ini negara demokrasi. Kebebasan berpendapat dijamin konstitusi UUD 1945,” ucapnya.

Mardika menyebut capaian status Pemkab Badung mendapat opini tertinggi WTP dari BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lima kali beruntun. Namun, tidak lantas membuat Pemkab Badung tidak boleh dikritik atas kinerja pihak eksekutif, khususnya eksekusi anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 274 miliar. Dengan kata lain, wakil rakyat diharapkan serius menjadi corong rakyat.

Hal ini disampaikan Mardika, bahwa mengaku sebelumnya ditantang sejumlah pihak untuk berdiskusi, khususnya mengenai recofusing anggaran penanganan pandemi Covid-19. Sayangnya, meski banyak yang menantang debat via online, hingga berita ini ditayangkan tidak satu pun terealisasi. Soal pihak menantang debat, Mardika mensinyalir orang-orang dekat dengan eksekutif atau legislatif Badung.

“Saya siap kapan pun. Karena masih dalam masa pandemi Covid-19, tentu via online menjadi pilihan terbaik. Akan sangat bagus apabila ini terwujud. Sehingga masyarakat Badung bisa lebih transparan mengetahui kerja pihak eksekutif,” terang Mardika.

Perlu diketahui dalam berita sebelumnya, Mardika menyoal hegemoni Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang terlampau kuat. Dimana dikatakan berimbas pada segala kebijakan sang bupati berjalan mulus. Bahwasan DPRD Badung dikritik tidak maksimal menjalankan perannya sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku alias peran check and balance tidak maksimal terjadi di Badung.

Video

Comment