Selasa, 2 Februari 2021 - 20:35 WIB

Kantor DPRD Kota Padang

Kantor DPRD Kota Padang

BPK Didesak Laporkan Temuan di DPRD Kota Padang Kepada Penegak Hukum

Padang, – Ketua Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW RI, Hendrizon, SH juga seorang fraktisi hukum menyoroti adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya di Sekretariat DPRD Kota Padang, khususnya biaya perjalanan dinas.

“Ini kita terima informasinya setiap tahun ada temuan BPK di DPRD Kota Padang. Penggunaan dana transportasi tahun anggaran 2017 dan 2018, dan penggunaan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017, jadi temuan,” kata Hendrizon di Padang, Selasa (2/2/21).

Disampaikan Hendrizon, temuan BPK tahun anggaran 2017 dan 2018 telah dilakukan penyelidikan oleh Kejari Padang di tahun 2019 lalu, namun tidak cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan karena uang negara telah dikembalikan.

“Tahun dulu telah dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan, namun sepertinya tidak ada efek jera bagi oknum-oknum di Sekretariat DPRD Kota Padang, terbukti tahun anggaran 2019 ternyata masih banyak temuan BPK di DPRD Kota Padang dan masih termasuk belanja perjalanan dinas,” ungkap Wartawan senior tersebut.

Baca juga: Ketua IKW RI Sesalkan Penyataan Sekretaris DPRD Kota Padang

BPK Sumbar Angkat Bicara Soal Temuan di DPRD Kota Padang

Hendrizon menyarankan kepada BPK apabila menemukan indikasi pidana agar dengan segera melaporkannya temuan tersebut kepada penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.

“Pada pasal 8 ayat (3) UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK telah menegaskan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut,” terangnya.

Dikatakan Hendrizon, soal tindak pidana korupsi juga telah ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

“Kita menyarankan agar BPK bersinergi dengan penegak hukum dalam mengawal keuangan negera, jangan nanti kita membiarkan setiap tahunnya uang negara dicuri oleh oknum-oknum pejabat. Kalau dikembalikan tidak proses pidana?. Kalau misalnya tidak diketahui dari adanya temuan, apakah akan dikembalikan uang negara tersebut?. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Diminta kepada penegak hukum KPK, Polri dan Kejaksaan usut tuntas kalau ada temuan,” tukas Hendrizon.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 78 kali

Baca Lainnya

Kapolresta Tangerang Blusukan ke Jambe Gelorakan Kampung Tangguh Nusantara

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro bersilaturahmi ke Desa Jambe, Kecamatan Jambe,...

3 Maret 2021, 00:26 WIB

415 Personel, ASN, dan PHL Polresta Tangerang Telah di Vaksin

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten terus melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 di Gedung Serba...

3 Maret 2021, 00:01 WIB

Sat Reskrim Polresta Tangerang Bekuk DPO Curanmor dan Spesialis Bobol Rumah

TANGERANG – Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Polda Banten berhasil meringkus pelaku pencurian dengan modus...

2 Maret 2021, 23:54 WIB

Duta GenRe SMAN 3 Bukittinggi Wakili Agam ke Provinsi

Bukittinggi, – Siswa SMA Negeri 3 Teladan Bukittinggi mengikuti kompetisi menjadi Duta Remaja yang punya...

2 Maret 2021, 22:34 WIB

PSDA Sumbar: Selamat Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar

Padang, – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengucapkan selamat...

2 Maret 2021, 16:18 WIB

Tandatangan Giri Prasta Tak Ada, Sidang Sengketa Pilkel Angantaka Ditunda

Denpasar – Sidang perdana penegakan demokrasi sengketa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Badung...

Sidang perdana gugatan sengketa hasil Pemilihan Perbekel Desa Angantaka, Badung. (Foto: Deliknews.com)

2 Maret 2021, 13:29 WIB

loading...