BWS Sumatera V Padang Kurang Sosialisasi, Ini Akibatnya

Kantor BWS Sumatera V Padang

Sumbar, – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang disebut-sebut kurang sosialisasi dalam proses pelaksanaan perkerjaan pembangunan, sehingga mengakibatkan penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan karena terkendala pembebasan lahan masyarakat.

Sebagai contoh, Pembangunan DI Batang Anai II Paket AMS 4 (6.553) hektar PIRIMP-APBN di Kabupaten Padang Pariaman. Pembangunan dilaksanakan sesuai kontrak tahun jamak selama 1.095 hari kalender sejak 22 Oktober 2012 sampai dengan 22 Oktober 2015.

Kontrak diaddendum tanggal 15 Desember 2016 tentang perubahan nilai kontrak, pembayaran dan waktu penyelesaian pekerjaan. Pekerjaan dinyatakan selesai pada Maret 2017, sehingga penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan selama 16 bulan dari rencana awal.

Keterlambatan tersebut disebabkan sosialisasi kepada masyarakat kurang optimal sehingga pembebasan lahannya menjadi terhambat.

Permasalahan yang sama terjadi pada Pembangunan DI Kawasan Sawah Laweh Tarusan (3.273 hektar) di Kabupaten Pesisir Selatan. Pembangunan dilaksanakan sesuai kontrak tahun jamak selama 1.440 hari kalender sejak 18 Desember 2013 sampai 27 November 2017.

Kontrak diaddendum tanggal 2 Januari 2018, mengenai nilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Pekerjaan dinyatakan selesai pada Maret 2018, sehingga penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan selama 4 bulan dari rencana awal.

Kemudian, Pembangunan DI Batang Bayang di Pasaman Barat tahun 2017, dan ditargetkan selesai November 2019. Namun penyelesaian pekerjaan juga mengalami keterlambatan karena terkendala pembebasan lahan masyarakat.

Diketahui bahwa areal persawahan yang direncanakan memperoleh layanan irigasi dari pembangunan DI Batang Bayang seluas 6.500 hektar diantaranya sawah baru seluas 2.379 hektar. Sisanya belum dibangun jaringan tersier dan cetak sawah sehingga jaringan irigasi belum dimanfaatkan dengan optimal. Sebagian besar areal tersebut masih berupa lahan perkebunan kelapa sawit dan coklat.

Namun menurut BWS Sumatera V Padang melalui Kepala Seksi Pelaksanaan Iwan Hernawan, pembangunan DI Batang Bayang pada tahun 2017 merupakan tahap awal dari master plan dengan luas keseluruhan 6.500 hektar.

Baca juga: Klarifikasi BWS Sumatera V Padang Soal Areal Persawahan Pembangunan DI Batang Bayang

Tujuan dari paket pekerjaan tersebut untuk memenuhi pengembangan DI Batang Bayang seluas 6.500 hektar sesuai dengan yang direncanakan, namun dalam pembangunannya dilakukan secara bertahap, paket pekerjaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pengembangan DI Batang Bayang seluas 6.500 hektar.

Untuk menjawab persoalan tersebut, deliknews.com telah mengkonfirmasi Kepala BWS Sumatera V Padang Dian Kamila via WhatsApp pada (9/2/21). Dipertanyakan apakah pengairan dari DI Batang Bayang sudah mengairi areal persawahan seluas 6.500 hektar, apakah sudah selesai pembebasan lahan masyarakat dan kenapa BWS tidak lebih dulu mengurus semua persoalan pembebasan lahan masyarakat sebelum dimulai pekerjaan. Namun konfirmasi belum ditanggapi, hingga berita ini ditayangkan.

Akibat persoalan itu, pelaksanaan pembangunan irigasi di atas belum mencerminkan praktik pengelolaan yang baik dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian sesuai RPJMN 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada penjelasan pasal 5 huruf b yang menyatakan bahwa efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

(Darlin)

Pos terkait

loading...