Dinkes Sumbar Bantah Langgar Aturan Soal Pemotongan PPh 21 Insentif Tenaga Kesehatan

  • Whatsapp
Ilustrasi, tenaga kesehatan Covid-19 (foto: ayosemarang.com)

Padang, – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Sumbar membenarkan melakukan pemotongan terhadap Pajak Penghasilan (PPh 21) atas insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 tahun 2020 lalu.

Namun Kepala Dinkes Pemprov Sumbar Arry Yuswandi membantah bahwa pemotongan itu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Covid-19, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020.

Baca juga: Dinkes Sumbar Diduga Langgar PP Soal Pemotongan PPh 21 Insentif Tenaga Kesehatan

Berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan Arry Yuswandi kepada Deliknews.com, pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan pada Laboratorium Divisi Pusat Diagnostik dan Pusat Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran UNAND untuk bulan Maret dan April 2020 yang dibayarkan di bulan April dan Mei 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PMK.28/PMK.03/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) bahwa Jasa Kena Pajak yang dikenakan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. jasa konstruksi; b. jasa konsultasi, teknik, dan manajemen; c. jasa persewaan; dan/ atau d. jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019.

Bahwa dikarenakan dalam PMK 28/ PMK.03/ 2020 belum diatur tentang jasa/ imbalan bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid- 19, sehingga untuk pembayaran insentif ini masih diberlakukan aturan untuk PPh 21, yang berlaku bagi ASN sesuai dengan golongan kepangkatannya dan sedangkan bagi Non ASN diperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru, dikalikan tarif  PPh 21.

Maka dengan demikian untuk pembayaran insentif bulan Maret-April 2020, belum menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020, dikarenakan ketentuan ini baru berlaku pada 10 Juni 2020 dan begitu juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/ PMK.03/2020 baru berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.

Sehingganya Pemotongan pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu Bahwa setiap pemotongan PPh21 disetorkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah, untuk insentif 39 tenaga Kesehatan dimaksud nilai PPh21 dikenakan berdasarkan tarif golongan kepangkatan (untuk Gol.IV 15%, untuk Gol.III 5%) sedangkan bagi yang Non ASN dihtung berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Untuk diketahui, menurut hasil penelusuran dan informasi yang diperoleh Deliknews.com, soal pemotongan PPh 21 atas insentif tenaga kesehatan ini masuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut temuan BPK, terdapat kelebihan pemotongan PPh 21 atas insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 Laboratorium PDRPI Unand sebesar Rp29 juta lebih.

(Darlin)

Pos terkait

loading...