Bali  

ATR/BPN? Muncul Sertifikat Tumpang Tindih di Aset Unud

Ket Photo : gambar bidang saling tumpang tindih SHM. 2773 dan SHP. 34

Badung, Deliknews – Munculnya lokasi bidang sertifikat tumpang tindih dibalik tukar menukar aset Universitas Udayana (Unud) dengan PT. Tri Duta Dewata mengundang tanda tanya.

Pasalnya, objek penukar disebut-sebut dari PT. Tri Duta Dewata berupa SHM No. 2773 seluas 10.925 M2 sebelumya dibeli dari I Wayan Sinyur seluas 5000 M2 yang rencana dilimpahkan menjadi aset Unud belakangan diketahui over laping dengan SHP No. 34 seluas 16.860 M2 yang diketahui atas nama Unud sendiri.

Tak pelak perencanaan tukar menukar itu pun menjadi tertunda dan memunculkan masalah baru. Selain pihak Unud dibuat pusing tujuh keliling, sisi lain pihak pemilik lahan juga menuntut agar persoalan ini segera bisa diatasi supaya ada kejelasan.

Begitu juga PT. Tri Duta Dewata berharap masalah tukar menukar tanah Unud yang dipakai perumahan bisa clear alias final dengan cepat. Namun sayang, hanya berputar-putar seperti lari tikus dalam lingkaran, tak sampai tujuan 10 tahun lebih berjalan.

I Gede Ananta selaku Perwakilan dari PT. Tri Duta Dewata berharap, persoalan ini agar segera bisa diselesaikan lantaran sudah berjalan 10 tahun lebih. Selama ini pihak PT. Tri Duta Dewata dikatakan selalu koperatif dengan pihak Unud dan menunggu penyelesaian.

“Kalau transaksi dengan almarhum Pak I wayan Sinyur PT. Tri Duta Dewata sudah lunas membayar seluas 50 are sekira tahun 2007. Begitu SHM 2773 rencana akan dipecah saat itu baru kami mengetahui terjadi tumpang tindih. Di sini pihak kami menegaskan, tanah tumpang tindih itu terjadi bukan karena transaksi dengan kami. Tidak ada kaitan dengan jual beli,” pungkasnya.

Didesak wartawan Indra Kecapa yang pernah intens menangani permohonan pensertifikatan aset negara Kemendikbud cq Unud ke instansi Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akhirnya mau buka suara. Ia membenarkan kasus tukar menukar aset Unud dengan PT. Triduta Dewata masih menyisakan persoalan.

“Memang betul kasus dugaan tumpang tindih aset yang telah dilandasi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.34 di Kelurahan Jimbaran milik Unud menyeruak tatkala I Wayan Sinyur menyatakan keberatan pada saat itu sampai I Wayan Sinyur meninggal dunia dan sampai sekarang kasusnya mengambang,” ungkap Indra Kecapa.

Mantan Kasubag Barang Milik Negara (BMN) di Kementrian Kemendikbud ini terlihat ada rasa kecewa, bagaimana pengabdiannya dalam menjaga aset Unud malah merasa namanya dizalimi oleh pihak tertentu dalam persoalan terjadi.

“Saya sempat somasi ATR/BPN ketika menyebutkan kami salah tunjuk batas tanah. Terkesan menyalahkan kami. Seharusnya yang bertanggung jawab baik secara moril maupun materil, bila terjadi sengketa tanah tumpang tindih hak atas areal dan atau terjadinya sertifikat ganda yang disebabkan oleh kelalaian atau adanya unsur kesengajaan maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak BPN sendiri,” singgung Indra Kacapa yang mengaku berapa tahun lagi akan pensiun.

Ia menerangkan, bahwa kasus ini juga sudah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali atas permintaan Kemendikbud pusat. Penanganannya nantinya juga sudah diserahkan kepada Kemendikbud.

Hal senada juga disampaikan Dewa Ari selaku koordinator
Barang Milik Negara (BMN) Unud, bahwasannya permasalahan ini sekarang ditangani Kemendikbud pusat. “Ya, persoalan ini sudah ditangani Kemendikbud,” jawab Dewa Ari singkat melalui sambungan telepon.

Prof Indayati Lanya, mantan Ketua Tim Pemantauan dan Penyelamatan Aset Tanah Milik Negara yang dipergunakan Unud tahun 2014 menyampaikan, upaya-upaya untuk penyelesaian permasalah ini sudah pernah dilakukan, salah satunya dengan mediasi.

“Sudah banyak pihak Unud melakukan upaya penyelesaian yakni melalui mediasi. Namun dalam hal ini belum juga selesai,” terang Prof. Indayati Lanya sekarang sebagai Dosen Pertanian Unud.

Sisi lain, DR. Husdi Herman, S.H, M.H, M.M selaku kuasa hukum dari seluruh anak atau ahli waris almarhum I Wayan Sinyur menjelaskan, terjadinya persoalan berlarut larut lantaran pihak ATR/BPN dan Unud berkutat pada birokrasi masing-masing lembaga.

“Setiap tanah ada riwayat, seperti SHM 2773 seluas 10.925 meter diterbitkan tahun 1994 atas nama I Wayan Sinyur berasal dari Pemisahan SHM 2221 Desa Jimbaran awalnya seluas 32.700 meter dengan gambar situasi 8107/Tahun 1993. Tentunya juga warkah dari SHM 2221 ini ada di BPN Badung ketika menerbitkan SHM 2221 desa jimbaran tahun 1993 dimana tahun 1993 SHM 2221 pernah ditransaksikan dan tidak ada masalah oleh karenanya dapat dibalik nama oleh pembelinya,” bebernya

“Asal SHM 2221 desa jimbaran seluas 32.700 meter adalah dari Persil 134 lalu di jual belikan tahun 1993 dipecah sertifikatnya dan sisanya diberikan pengganti SHM 2773 desa jimbaran seluas 10.925 meter adalah telah sah dan tuntas. Hal ini kan jelas sudah,” imbuhnya.

Menjadi pertanyaan lanjut kata DR. Husdi Herman, apa dasar penerbitan SHP No 34 ? Apakah ada warkah atau beli dari siapa? Atau berdasar jumlah luasan aset Unud yang dibuat tim 9 dalam dokumen tahun 1982-1983 yang dilaporkan terhadap negara? Siapa berani menjamin bahwa dokumen itu valid sepenuhnya ?

Terbukti, ungkap DR. Husdi Herman, dalam suatu kasus sengketa tanah Unud dengan warga Jimbaran yang diungkap Bareskrim Mabes Polri baru-baru ini, dokumen Tim 9 (1982-1983) tersebut dapat diduga ada berapa bagian tidak identik dengan fakta yuridis di lapangan.

“Dimana dokumen itu harus mengantarkan salah satu mantan Rektor Unud yang tidak tahu apa-apa harus menjadi tersangka Bareskrim Mabes Polri. Total jumlah luas aset Unud dalam dokumen dicatatkan tim 9 itu kan belum tentu valid dan bukan kitab yang tidak bisa direvisi dan harus dipaksakan masuk dalam adimistrasi catatan ATR/BPN sehingga mengorbankan hak kepemilikan tanah warga di sekitar Unud,” sebutnya.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 119 sambungnya, Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat berwewenang bisa dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak atas sertifikatnya tanpa ada permohonan.

“Artinya sejak diketahui adanya
cacat hukum administratif yang mengakibatkan terjadi kelebihan luas SHP 34 yang diterbitkan ATR/BPN Badung maka sejak diketahui Itu ATR/BPN dapat menjalankan Permen-nya sendiri tanpa adanya Permohonan atau Gugatan. Namun sampai saat ini ATR/BPN Badung tidak ada keinginan untuk merevisi kesalahan yang dibuatnya sendiri,” pungkas DR. Husdi Herman.[ dn ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.