Bali  

Dicecar Perizinan, Pelindo Klaim Proyek BMTH tak Labrak Aturan dan Tata Ruang

Caption: Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)

Denpasar – Menanggapi informasi dan berita yang menyebutkan Pelindo belum memiliki dan melengkapi beberapa perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dibantah Pelindo.

Melalui Departement Head Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari dalam rilis yang diterima media ini, Kamis (4/8/2022) menjelaskan sebagai salah satu proyek strategis negara, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berkomitmen penuh melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai Good Corporate Governance (GCG) untuk menciptakan kepercayaan stakeholder dan publik terhadap perusahaan.

Karlinda menuturkan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengurusan dan pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan perizinan proses pengembangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Tak hanya itu, Pelindo juga berkomitmen melakukan pengembangan kawasan pelabuhan sesuai dengan pola penataan dan pengaturan tata ruang daerah setempat,” ujar Karlinda dalam keterangannya.

Ia mengatakan, dalam upaya pengembangan BMTH di area eksisting pelabuhan, Pelindo telah mengantongi surat izin mendirikan bangunan atau IMB dari pemerintah setempat dalam hal ini adalah pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas PUPR setempat.

“Di dalam area eksisting Pelabuhan Benoa kita lakukan pembangunan infrastruktur penunjang BMTH seperti UMKM Mart, dan hal ini sudah kami koordinasikan dengan pemerintah setempat agar sesuai dengan tata ruang daerah, selain itu kami juga sudah mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan atau IMB”, jelas Karlinda.

Sementara itu dalam hal pengembangan area pengembangan 1 dan 2, Pelindo juga sudah melakukan koordinasi, memperoleh perizinan dan mendapatkan dukungan dari beberapa pihak seperti Kementerian Perhubungan, BUMN, KLHK, ATR dan KKP.

Pelindo juga menggandeng Aparat Penegak Hukum setempat dan Nasional, salah satunya Kejaksaan Agung RI untuk turut mendampingi dan mengawasi pekerjaan proyek tersebut mengingat pengembangan BMTH merupakan salah satu proyek strategis nasional, yang juga dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan G20 di Bali sehingga harus disukseskan bersama.

“Untuk pengurusan hak atas tanah di area pengembangan 1 dan 2, kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, di mana hak atas tanah tersebut akan dilakukan pengurusan HPL oleh Kementerian Perhubungan ke BPN terlebih dahulu, yang kemudian nantinya Pelindo akan memohonkan hak atas tanah di atas HPL Kementerian Perhubungan tersebut,” pungkas Karlinda.

Komitmen Tingkatkan Layanan

Selain berupaya melakukan penataan di area BMTH, Pelindo juga melakukan upaya peningkatan layanan operasional di area BMTH, salah satunya adalah perpanjangan dermaga timur di area BMTH dari sebelumnya sepanjang 360 meter nantinya akan diperpanjang 160 Meter menjadi 500 meter.

Proyek pembangunan dermaga timur sendiri di mulai dari September 2021 dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2022 ini. Nantinya perpanjangan dermaga timur ini juga akan menjadi bagian upaya Pelindo meningkatkan layanan baik jumlah kapasitas sandar kapal cruise, terminal penumpang domestik dan juga layanan terminal multipurpose.

Sebelumnya Pelabuhan Benoa sendiri memiliki posisi strategis dalam rute pelayaran cruise dan yacht di Indonesia atau disebut dengan konsep Butterfly Route. Dalam pengembangannya, Benoa Cruise Terminal di Pelabuhan Benoa sebagai bagian utama BMTH diproyeksikan tidak hanya menjadi hub terminal cruise atau tempat sandar kapal pesiar terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Tetapi juga menjadi pusat pariwisata kemaritiman yang dilengkapi dengan Marina Yacht, Yacht Club, Theme Park, Sport Facility, serta dilengkapi dengan beragam fasilitas yang mendukung industri dan aktivitas perekonomian seperti LNG Terminal, Liquid Cargo Storage, Wet Berth, Dry Berth, Bali Fish Market, dan juga retail UMKM.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.