Bali  

Buntut Pungutan Jalan, Jembatan Tukad Pangi Disorot Warga Pererenan

Ket foto: Jembatan Tukad Pangi di kawasan Munduk Kedungu, Banjar Pengembungan, Desa Adat Pererenan, Kecamatan Mengwi, Badung disebutkan belum berizin. (ist)

Badung – Dugaan adanya pungutan jalan ke pantai Pererenan yang berimbas disorotnya perizinan jembatan Tukad Pangi oleh warga Munduk Kedungu, Banjar Pengembungan, Desa Adat Pererenan, Kecamatan Mengwi, Badung nampaknya akan menjadi panjang.

Pasalnya, menurut I Putu Astika selaku Direktur Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Pererenan menyampaikan, selain jembatan itu dikatakan patut diduga tak mengantongi izin alias bodong, pemilik lahan yang mendapatkan manfaat begitu besar dari akses jembatan itu disinyalir telah berlaku curang terhadap warga Munduk Kedungu.

“Sebenarnya dulu sudah ada kesepakatan dengan masyarakat, bahwa jalan yang melintasi tanah itu dilepaskan haknya, namun lagi meminta kompensasi (kios) ke Desa Adat Pererenan ketika diketahui BUPDA membangun tempat berjualan di pinggir pantai dengan dalih lahannya telah dipakai jalan dan belum terjadi pelepasan hak. Dan juga lahan itu telah dikontrakkan kepada warga negara asing (WNA),” beber Putu Astika kepada wartawan di Pererenan Canggu Badung, Sabtu (24/09/2022).

Hal senada juga disampaikan Ketut Gede Sasmita, salah satu tokoh masyarakat Banjar Pengembungan yang juga Sekdes Desa Pererenan.

Menariknya diungkapkan, sekarang ini muncul kabar tak sedap adanya pungutan dibungkus sumbangan dilakukan pemilik lahan kepada tamu lain yang tinggal di sepanjang jalan Munduk Kedungu dengan dasar melintasi jalan.

Lanjut dikatakan, pungutan juga dikenakan kepada tamu warga negara asing (WNA) yang membangun vila (over kontrak tanah dikapling-kapling WNA pengontrak lama) dengan dalih sama. Padahal sebutnya, mereka (pengontrak lama, red) sudah membayar hingga tahun 2038.

“Kami sedang mengumpulkan bukti dan keterangan dari tamu atas kabar pungutan itu. Memang dijanjikan ada jalan tembus sampai dengan pantai. Dan ternyata sampai dengan saat ini pemilik tanah belum melakukan pelepasan hak,” terangnya.

Sebelum dikontrakkan pemilik bersepakat secara lisan bersama dengan masyarakat, dimana 25 krama (warga, red) lain (Krama Munduk Kedungu) sudah melakukan pelepasan hak yang diperuntukkan dalam pelebaran jalan menuju lokasi Pura Megada atau Pantai Megada Pererenan.

“Ini kan kesannya warga sekarang kena cangkik (dicurangi, red). Dan krama Munduk Kedungu menjadi geram. Kan jadi ribut jika begini. Semua (25 warga lain) minta kompensasi kios ke BUPDA kan juga sama melepaskan hak tanah untuk jalan. Kalau ditelisik sebenarnya tanah itu tidak ada akses jalan jika tidak ada jembatan. Dan ternyata jembatan itu kan tidak ada izin nya juga. Sekarang, warga mempersoalkan itu,” bebernya.

Sementara, I Nyoman Darpa selaku Kelian Dinas Banjar Pengembungan menjelaskan, dengan kejadian ini pihaknya mendapat informasi bahwa warga Munduk Kedungu dikatakan akan berkirim surat mempertanyakan rekomendasi teknis jembatan itu kepada pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida.

Satu sisi juga disampaikan, warga juga berkeinginan untuk melakukan koordinasi dengan penegak hukum kepolisian terdekat terkait kabar tak sedap adanya dugaan pungutan jalan untuk menjaga citra Desa Pererenan dan juga keamanan sebagai kawasan desa pariwisata.

“Ya, warga sorot jembatan itu. Patut diduga belum ada rekomendasi teknisnya dari BWS. Dan kita (warga Munduk Kedungu, red) juga meminta petunjuk kepada penegak hukum kepolisian atas adanya isu yang mengarah pada dugaan tindakan pungutan liar (Pungli). Jika jembatan itu belum ada izin, warga Munduk Kedungu selaku penyanding meminta untuk ditutup dulu sementara sampai ada kesepakatan dalam rapat desa,” pungkas Kelian Dinas Banjar Pengembungan.

Dihubungi wartawan secara terpisah Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, Dr Eka Nugraha Abdi, ST, MPPM membenarkan, jika membangun jembatan harus mengajukan rekomendasi teknis (Rekomtek). Ia menjelaskan berdasarkan rekomtek tersebut nantinya yang dipakai dasar dalam pengajuan izin.

“Jadi kami sesuai tugas dan fungsinya, kalau ada pembangunan jembatan yang akan melewati sungai, dia harus mengajukan proses yang namanya Rekomendasi Teknis. Nah, ini yang nanti menjadi bahan untuk mengajukan izin. Jadi, jika pembangun jembatan itu tidak memiliki Rekomendasi Teknis dari BWS, sudah jelas pembangunannya tidak memiliki izin,” jelas Kepala BWS Bali-Penida.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung Ir Ida Bagus Surya Suamba, ST, MT., menegaskan, keberadaan jembatan Tukad Pangi di Pererenan dikatakan belum ada pengajuan izin ke Dinas PUPR Badung.

“Belum. Belum ada dari kami terkait izin pembangunannya (Jembatan Tukad Pangi, red),” jawab Kadis PUPR Badung singkat kepada awak media lewat pesan WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *