Soal Tambang Emas Ilegal, Anggota DPD RI Sumbar Ngaku Belum Terima Laporan

- Editorial Staff

Senin, 10 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat, Emma Yohana. (Foto : kumparan)

Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat, Emma Yohana. (Foto : kumparan)

Padang, – Persoalan maraknya tambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga pada 11 Agustus lalu terjadi aksi demo menolak tambang emas ilegal di Kantor Bupati Pasaman Barat.

Tambang emas ilegal ini sudah jadi perhatian banyak pihak, tayang di media daerah hingga media nasional. Namun yang jadi tanda tanya, Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat belum terlihat menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut.

Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat, Emma Yohana, yang juga kelahiran Kabupaten Pasaman Barat, mengaku pihaknya belum ada menerima laporan tentang aktivitas tambang emas ilegal di Pasaman Barat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Apapun itu bentuk kegiatan yang ilegal tidak dapat dibenarkan. Kami (Anggota DPD RI) Dapil Sumbar belum ada menerima laporan tentang hal tersebut. Belum ada satupun pengaduan yang masuk, tentu kami perlu mempelajari dulu”, kata Emma Yohana kepada deliknews.com, Senin (10/10/22).

Anggota DPD RI kelahiran Pasaman Barat ini mengatakan pihaknya tidak bisa menindaklanjuti atau menyuarakan masalah tambang ilegal kalau belum ada laporan atau pengaduan dari masyarakat ke DPD RI.

Sementara salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Barat mengaku menyayangkan Anggota DPD RI tidak terdengar suaranya untuk Sumatera Barat, terutama soal tambang ilegal yang merusak lingkungan.

“Yang disayangkan kita punya anggota DPD tapi tidak terdengar suara mereka untuk daerah,” katanya.

Menurutnya, DPD itu wakil seutuhnya daerah, maka seharusnya mereka lebih lantang bersuara dan berkolaborasi dengan anggota DPR-RI, agar segala sesuatu terhadap negeri yang dicintai ini terdengar dan dapat diatasi.

“Wakil daerah itu bukan hanya menerima kasus secara tertulis atau hiring tapi melihat dan mendengar. DPD itu harus banyak waktunya di daerah, bukan Jakarta. Ia harus peka, peduli dan berusaha untuk kebaikan daerahnya, jika harus menerima laporan serasa menjadi DPR-RI,” ujarnya.

Berita Terkait

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur
Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ
SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka
SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah
Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman
Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:08 WIB

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:03 WIB

Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:14 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka

Sabtu, 24 Februari 2024 - 11:26 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:55 WIB

Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Berita Terbaru