Padang, – Persoalan maraknya tambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga pada 11 Agustus lalu terjadi aksi demo menolak tambang emas ilegal di Kantor Bupati Pasaman Barat.
Tambang emas ilegal ini sudah jadi perhatian banyak pihak, tayang di media daerah hingga media nasional. Namun yang jadi tanda tanya, Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat belum terlihat menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut.
Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat, Emma Yohana, yang juga kelahiran Kabupaten Pasaman Barat, mengaku pihaknya belum ada menerima laporan tentang aktivitas tambang emas ilegal di Pasaman Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apapun itu bentuk kegiatan yang ilegal tidak dapat dibenarkan. Kami (Anggota DPD RI) Dapil Sumbar belum ada menerima laporan tentang hal tersebut. Belum ada satupun pengaduan yang masuk, tentu kami perlu mempelajari dulu”, kata Emma Yohana kepada deliknews.com, Senin (10/10/22).
Anggota DPD RI kelahiran Pasaman Barat ini mengatakan pihaknya tidak bisa menindaklanjuti atau menyuarakan masalah tambang ilegal kalau belum ada laporan atau pengaduan dari masyarakat ke DPD RI.
Sementara salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Barat mengaku menyayangkan Anggota DPD RI tidak terdengar suaranya untuk Sumatera Barat, terutama soal tambang ilegal yang merusak lingkungan.
“Yang disayangkan kita punya anggota DPD tapi tidak terdengar suara mereka untuk daerah,” katanya.
Menurutnya, DPD itu wakil seutuhnya daerah, maka seharusnya mereka lebih lantang bersuara dan berkolaborasi dengan anggota DPR-RI, agar segala sesuatu terhadap negeri yang dicintai ini terdengar dan dapat diatasi.
“Wakil daerah itu bukan hanya menerima kasus secara tertulis atau hiring tapi melihat dan mendengar. DPD itu harus banyak waktunya di daerah, bukan Jakarta. Ia harus peka, peduli dan berusaha untuk kebaikan daerahnya, jika harus menerima laporan serasa menjadi DPR-RI,” ujarnya.