Tambang Emas Ilegal Marak, Kinerja Anggota DPD RI Dapil Sumbar Dipertanyakan

- Editorial Staff

Senin, 10 Oktober 2022 - 10:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tambang Emas Ilegal di Pasaman Barat

Tambang Emas Ilegal di Pasaman Barat

Padang, – Tambang emas ilegal marak di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga pada 11 Agustus lalu terjadi aksi demo menolak tambang ilegal di Kantor Bupati Pasaman Barat.

Tambang emas ilegal ini sudah jadi perhatian banyak pihak, tayang di media daerah hingga media nasional. Namun yang jadi tanda tanya, Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat belum terlihat menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut.

Baca Juga :  Ahok Minta Izin Dicabut, Pertamina Setop Penyaluran 2 Agen LPG 3 Kg di Sumbar

Salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Barat menyayangkan Anggota DPD RI tidak terdengar suaranya untuk Sumatera Barat, terutama soal tambang ilegal yang merusak lingkungan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang disayangkan kita punya anggota DPD tapi tidak terdengar suara mereka untuk daerah,” katanya.

Menurutnya, DPD itu wakil seutuhnya daerah, maka seharusnya mereka lebih lantang bersuara dan berkolaborasi dengan anggota DPR-RI, agar segala sesuatu terhadap negeri yang dicintai ini terdengar dan dapat diatasi.

Baca Juga :  Heboh Soal Agen LPG Tak Ada Kantor dan Gudang di Sumbar, Ini Syarat Umum Perizinannya

Sementara Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat, Emma Yohana, yang juga kelahiran Kabupaten Pasaman Barat, mengaku pihaknya belum ada menerima laporan tentang aktivitas tambang emas ilegal di Pasaman Barat.

“Apapun itu bentuk kegiatan yang ilegal tidak dapat dibenarkan. Kami (Anggota DPD RI) Dapil Sumbar belum ada menerima laporan tentang hal tersebut. Belum ada satupun pengaduan yang masuk, tentu kami perlu mempelajari dulu”, kata Emma Yohana kepada deliknews.com, Senin (10/10/22).

Baca Juga :  Ahok Minta Izin Dicabut, Pertamina Setop Penyaluran 2 Agen LPG 3 Kg di Sumbar

Anggota DPD RI kelahiran Pasaman Barat ini mengatakan pihaknya tidak bisa menindaklanjuti atau menyuarakan masalah tambang ilegal kalau belum ada laporan atau pengaduan dari masyarakat ke DPD RI.

Berita Terkait

Temuan Rp1 Miliar Lebih, BPK Minta Mendagri Perintahkan Sekjen Beri Intruksi Pokja Lebih Teliti
Bukittinggi Terima Penghargaan dari OJK sebagai Kota Terbaik dalam Akses Keuangan
Sekda Kota Padang: ASN Harus Jadi Contoh Nyata, Bergabung dengan Bank Sampah
Kawasan Wisata Equator Bonjol Terlantar, Berlumut, Berumput, dan Bersampah
Kombes Pol Hamka BNPB: Salah Besar yang Menyebut Sekda Pasaman Terlibat Proyek RTG Malampah
Kritik Pembebasan Tugas Sekda Pasaman, Dr. Zulfikri Toguan Sebut Menyesatkan, Keliru dan Potensi Abuse of Power
Menyoal Novotel Bukittinggi, Ini Aturan yang Melarang Aset Daerah Dijadikan Jaminan Pinjaman
Prosedur Pemeriksaan Terlewat, Pengamat Hukum Nilai Pembebastugasan Sekda Pasaman Cacat

Berita Terkait

Selasa, 28 November 2023 - 16:13 WIB

Ketua Dewan Pembina PSI NTT, Siap Merebut Kursi DPR-RI

Senin, 27 November 2023 - 16:45 WIB

Guna Mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Polda Sumsel Menggelar Deklarasi Pemilu Damai

Senin, 27 November 2023 - 14:14 WIB

Dirlantas Polda Sumsel Memberikan Motivasi dan Semangat Kepada Seluruh Anggota Dalam Melayani Masyarakat

Senin, 27 November 2023 - 08:59 WIB

SDN 16 Tanjung Lago Banyuasin Peringati Hari Guru Nasional Ke-78

Sabtu, 25 November 2023 - 20:11 WIB

Dokter Gina Dalam Eksepsinya Minta Disidangkan di Pengadilan Malang, Bukan di Surabaya

Jumat, 24 November 2023 - 18:17 WIB

Sempat Ditahan Hakim, Eks Pengawas Yatim Mandiri Dituntut 2 Bulan Pada Kasus Pengrusakan

Jumat, 24 November 2023 - 16:45 WIB

Giat Police To School, Kasat Polres Nisel Di SMA Swasta Bintang Laut

Jumat, 24 November 2023 - 15:36 WIB

Nelayan Sidoarjo Keluhkan Pembelian Solar, Bambang Haryo Harap Dipermudah

Berita Terbaru

NTT

Ketua Dewan Pembina PSI NTT, Siap Merebut Kursi DPR-RI

Selasa, 28 Nov 2023 - 16:13 WIB