Padang, – Menjelang perayaan ulang tahun Kota Padang yang ke-354 tanggal 7 Agustus 2023 besok. Semangat kritis masih berkobar di tengah-tengah DPRD Kota Padang. Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024 berlangsung di Gedung Bundar Sawahan pada Jumat, 4 Agustus 2023, mengungkap pandangan tajam dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam penyampaiannya dihadapan peserta rapat, Jubir Fraksi PKS, Pun Ardi, menyoroti perihal pendapatan asli daerah (PAD) sebagai tonggak kemandirian suatu daerah. Menyuguhkan angka target PAD tahun 2024 sebesar Rp706.8 miliar, dia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah disektor PAD seperti lepas kendali dari target RPJMD yang sudah ditetapkan.
Penegasan ini pun tidak sekedar omong kosong, melainkan berasal dari analisis tajam Fraksi PKS. Dalam paparannya, mereka mempertanyakan disparitas antara belanja APBD yang mencapai Rp2,368 triliun dengan pendapatan asli daerah yang hanya Rp706,8 miliar. Semakin teranglah gambaran bahwa Kota Padang perlu bergerak taktis untuk meningkatkan PAD tanpa memberatkan rakyat.
Bagaimana cara mencapainya? Fraksi PKS menyoroti solusi melalui investasi daerah dengan melibatkan PMA dan PMDN. Langkah ini diharapkan akan mampu mendongkrak ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Untuk mewujudkannya, Fraksi PKS mendesak pemerintah kota untuk merancang kebijakan progresif, terutama di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), guna menjaring investasi untuk percepatan pembangunan di kota Padang.
Namun, keprihatinan tidak terelakkan ketika angka pendapatan daerah jauh di bawah target RPJMD 2019-2024. Perbedaan yang signifikan dari 1 triliun lebih awalnya menjadi Rp706,8 miliar menandakan defisit target sebesar Rp293,2 miliar.
Maka bisa dipastikan bahwa belanja daerah tahun 2024 secara dominan hanya bisa untuk memenuhi aktivitas rutin pemerintah, yang semuanya tergambar pada membengkaknya belanja operasi sebesar 2,201 triliun, dimana lebih dari setengah adalah untuk gaji Pegawai.
Dampaknya tak bisa diabaikan, terutama dalam alokasi belanja pembangunan yang hanya mendapat Rp155,8 miliar atau 6,58% dari total belanja. Kehadiran infrastruktur yang minim menjadi bahan pemikiran serius di tengah serbuan tantangan pembangunan seperti banjir, jalan rusak, lingkungan terancam, transportasi kota, kemiskinan, dan pelayanan dasar.
Semua pandangan tajam dan argumen Fraksi PKS ini dirangkum dalam Nota Kesepakatan, yang menjadi wujud nyata komitmen bersama DPRD Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang.
Tinggalkan Balasan