Sidoarjo — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti secara serius kenaikan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo yang dinilai mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam kualitas generasi muda ke depan. Hal tersebut disampaikan BHS saat melaksanakan kegiatan reses di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Senin (15/12/2025).
Berdasarkan data terbaru yang diterima, prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan signifikan, dari 8,2 persen menjadi 10,6 persen. Lonjakan lebih dari dua persen itu dinilai bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal bahaya yang harus segera direspons secara serius dan terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Stunting ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kualitas otak, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas generasi masa depan. Kalau angkanya naik tajam seperti ini, artinya ada masalah mendasar yang belum tertangani dengan baik,” ujar BHS di hadapan warga.
Dalam kunjungan tersebut, BHS secara khusus menyoroti Kecamatan Gedangan, terutama Desa Karangbong dan Desa Ganting, yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat stunting tertinggi di Sidoarjo. Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa hanya dilihat dari sisi kesehatan, melainkan harus dipahami sebagai persoalan sosial dan ekonomi yang saling berkaitan.
BHS menilai, salah satu faktor utama yang memperburuk risiko stunting adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam dialog bersama warga, banyak keluarga mengeluhkan mahalnya harga beras, minyak goreng, gula, hingga telur yang semakin menekan kemampuan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memenuhi asupan gizi anak.
“Kondisi ekonomi rumah tangga sangat menentukan. Ketika harga pangan naik dan tidak terjangkau, yang pertama dikorbankan biasanya adalah kualitas makanan. Ini yang kemudian berdampak langsung pada gizi anak,” kata BHS.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat terkait tingginya harga pangan tersebut akan menjadi bahan penting untuk disampaikan kepada pemerintah agar kebijakan stabilisasi harga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
Selain masalah gizi dan ekonomi, BHS juga menerima keluhan warga mengenai keterbatasan infrastruktur, khususnya akses jalan yang menghubungkan Desa Karangbong dengan Desa Kebaron Anom. Jalan yang belum bisa dilalui kendaraan roda empat tersebut dinilai menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi warga.
“Keterbatasan akses jalan ini berdampak langsung pada pendapatan masyarakat. Kalau ekonomi desa lemah, maka daya beli turun, dan akhirnya berpengaruh pada pemenuhan gizi keluarga,” ujarnya.
BHS mengungkapkan, persoalan infrastruktur tersebut telah ia sampaikan langsung kepada Bupati Sidoarjo agar menjadi prioritas pembangunan, sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi desa sekaligus upaya menekan angka stunting.
Sebagai bentuk kepedulian nyata, dalam kegiatan reses itu BHS juga menyerahkan dukungan tambahan gizi kepada anak-anak yang terdampak stunting. Meski demikian, ia menekankan bahwa bantuan tersebut bukanlah solusi jangka panjang.
“Yang paling penting adalah kesinambungan program. Harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan juga sektor swasta,” tegasnya.
BHS bahkan memberikan motivasi kepada warga dan aparat desa dengan menjanjikan apresiasi khusus apabila angka stunting di Desa Karangbong dapat ditekan hingga di bawah lima persen.
Melalui kegiatan reses ini, BHS berharap penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi agenda prioritas bersama, seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat dan perbaikan infrastruktur desa, demi mewujudkan generasi yang sehat dan berdaya saing.
