Sidoarjo – Dukungan kebijakan dari pemerintah dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga keberlangsungan industri kecil di daerah. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemberian insentif energi agar pelaku usaha dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyampaikan usulan tersebut saat meninjau kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Sidoarjo. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal apabila mendapatkan dukungan kebijakan yang tepat.
Ia menjelaskan, kawasan LIK Sidoarjo memiliki luas sekitar 8 hektare dan saat ini menampung sekitar 130 pelaku usaha industri kecil dari berbagai sektor produksi. Keberadaan kawasan ini, kata dia, menjadi salah satu pusat aktivitas industri skala kecil yang berperan penting dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Namun demikian, Bambang Haryo menilai pelaku usaha di kawasan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait biaya operasional yang cukup tinggi, khususnya dalam penggunaan energi seperti listrik, gas, dan bahan bakar minyak.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada industri kecil, salah satunya melalui insentif energi. Harga listrik, gas, maupun BBM yang lebih terjangkau akan sangat membantu pelaku usaha agar tetap mampu bertahan dan berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan, kawasan industri kecil yang terintegrasi seperti LIK Sidoarjo seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah karena berperan dalam memperkuat sektor industri nasional dari level akar rumput.
Menurut Bambang Haryo, konsep kawasan industri kecil yang terintegrasi dengan fasilitas perbengkelan modern juga menjadi nilai tambah tersendiri. Fasilitas tersebut tidak hanya mendukung kegiatan produksi, tetapi juga dapat menjadi sarana pelatihan bagi tenaga kerja baru.
“Dengan adanya fasilitas perbengkelan modern, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga bisa menjadi pusat pembelajaran bagi tenaga kerja sekaligus membantu pembuatan peralatan produksi yang dibutuhkan industri kecil,” katanya.
Selain persoalan energi, ia juga menyoroti masih adanya pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya sewa lahan di kawasan industri tersebut. Untuk mengatasi persoalan itu, ia mendorong adanya dukungan dari pemerintah, termasuk dari Kementerian Perindustrian serta akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurutnya, fasilitas pembiayaan tersebut dapat menjadi solusi bagi pelaku industri kecil yang masih memiliki potensi produksi namun mengalami keterbatasan modal.
“Jika produksi mereka masih berjalan baik, KUR bisa dimanfaatkan. Pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan dapat membantu pelaku usaha mempertahankan kegiatan produksinya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Elok Syafrida, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan produksi kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM), meskipun peralatan yang dimiliki masih terbatas.
“Sampai saat ini kami tetap menerima berbagai layanan produksi dari IKM. Walaupun mesin yang tersedia tidak banyak, kami berusaha memberikan hasil terbaik agar kebutuhan pelaku usaha dapat terpenuhi,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Sidoarjo, Nuring. Ia berharap kunjungan tersebut dapat mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk bantuan peralatan produksi.
Menurutnya, tambahan fasilitas mesin produksi, terutama untuk kebutuhan kemasan, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha di kawasan tersebut.
“Kami berharap ada dukungan dari Kementerian Perindustrian, terutama berupa hibah permesinan untuk mendukung fasilitas produksi, khususnya di bidang kemasan,” katanya.
