SIDOARJO – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya langkah mitigasi maksimal di kawasan Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur, guna mencegah potensi bencana lanjutan yang masih mengancam keselamatan masyarakat.
Dalam peninjauan langsung di lokasi semburan lumpur pada Rabu, Bambang menilai kondisi kawasan tersebut masih menyimpan risiko besar, baik terhadap warga sekitar maupun infrastruktur strategis nasional.
“Selain berpotensi menimbulkan dampak, kondisi ini juga menyimpan risiko besar terhadap keselamatan masyarakat dan infrastruktur di sekitarnya,” ujarnya.
Menurut Bambang, status kawasan Lumpur Sidoarjo hingga kini masih tergolong sebagai wilayah bencana aktif, sehingga tidak layak dijadikan sebagai destinasi wisata. Ia menyoroti keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watu Kosek, yang dapat bergerak sewaktu-waktu dan memicu dampak serius.
“Ini masih bencana, bukan untuk hiburan. Risiko di kawasan ini nyata dan bisa membahayakan nyawa,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan aliran lumpur harus dilakukan secara optimal dan terukur. Pengurangan volume pengaliran ke Sungai Porong, menurutnya, justru dapat meningkatkan tekanan terhadap tanggul yang selama ini menjadi penahan utama.
“Kalau pengaliran dikurangi, tanggul bisa jebol. Dampaknya tidak hanya ke masyarakat sekitar, tapi juga ke jalur transportasi seperti jalan arteri dan kereta api,” katanya.
Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa pemerintah harus menjamin ketersediaan anggaran yang cukup untuk penanganan lumpur Sidoarjo. Ia menilai keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan dengan alasan efisiensi anggaran.
“Untuk menyelamatkan satu nyawa saja harus disiapkan anggaran, apalagi ini menyangkut ribuan warga. Tidak boleh ada kompromi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Zulyana Tandju, menjelaskan bahwa pengelolaan lumpur tetap dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi anggaran yang tersedia.
Ia menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir terjadi penyesuaian volume pengaliran lumpur dari sekitar 21 juta meter kubik per tahun menjadi 13 juta meter kubik per tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada kapasitas tampungan yang semakin cepat penuh, sehingga meningkatkan risiko luapan.
“Jika tampungan penuh dan terjadi curah hujan tinggi, maka berpotensi terjadi overtopping atau luapan yang dapat menyebabkan tanggul jebol,” jelasnya.
