Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menghadiri Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Wakil Menteri Pariwisata RI yang membahas alokasi anggaran serta program kerja sektor pariwisata tahun 2026, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025.
Dalam forum tersebut, Bambang Haryo menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran negara agar mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara signifikan. Ia menilai bahwa perencanaan anggaran harus berbasis pada target yang terukur, termasuk dalam upaya mencapai kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 15 juta orang pada tahun 2026.
Menurutnya, pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada promosi pariwisata semata, tetapi juga harus ditopang oleh kesiapan infrastruktur, sistem transportasi, serta jaminan keamanan yang memadai di seluruh destinasi wisata di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa wisatawan mancanegara sangat memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan selama berada di suatu negara.
“Jaminan keselamatan dan keamanan harus menjadi prioritas utama, khususnya di destinasi-destinasi unggulan maupun destinasi yang sedang dikembangkan. Negara harus hadir memberikan rasa aman bagi wisatawan,” ujarnya, Kamis (16/4).
Selain itu, Bambang Haryo juga menyoroti pentingnya konektivitas transportasi publik yang terintegrasi secara nasional. Ia menilai masih terdapat sejumlah kendala dalam aksesibilitas menuju destinasi wisata, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi besar namun belum didukung oleh sistem transportasi yang memadai.
Ia mendorong pemerintah untuk menghadirkan sistem angkutan publik yang terhubung dari pusat-pusat kedatangan wisatawan, seperti bandara dan pelabuhan, menuju destinasi wisata dengan biaya yang terjangkau. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan minat kunjungan sekaligus memperpanjang lama tinggal wisatawan di Indonesia.
“Transportasi publik yang murah, aman, dan terintegrasi akan memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk menjangkau berbagai destinasi. Ini juga akan berdampak langsung pada peningkatan perputaran ekonomi di daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di sektor pariwisata menjadi kunci dalam mewujudkan target tersebut. Ia berharap alokasi anggaran yang disusun untuk tahun 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Bambang Haryo optimistis sektor pariwisata Indonesia dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di kancah pariwisata global.
