Kamis, 18 Juli 2019 - 14:48 WIB

Pemkab Pasbar Tekan MoU dengan BPN dan DJP disaksikan Pimpinan KPK-RI

Padang, – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) yang diwakili Sekretaris Daerah, Yudesri, hadiri kegiatan penandatanganan MOU antara Pemda se Sumatera Barat dengan Kanwil Badan Pertanahan (BPN) Sumbar dan Kanwil Dirjend Pajak (DJP) Sumbar Jambi yang bertempat di Aula Gubernuran Sumbar, Kamis (18/07).
Kegiatan ini di fasilitasi Pemprov Sumbar dan KPK-RI.

MOU ini dimaksudkan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah dan akuntabilitas aset daerah.

KPK-RI mendorong Pemda untuk meningkatkan optimalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sehingga dana pembangunan bisa lebih leluasa digunakan di setiap daerah.

Optimalisasi pendapatan daerah diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh stake holder terkait termasuk dengan Dirjen Pajak.

Lingkup kerjasama ini meliputi pemberian data dan informasi potensi pajak daerah serta retribusi daerah dan piutang daerah lainnya.

Terkait dengan aset daerah, Pimpinan KPK-RI yang diwakili oleh Saut Situmorang menyampaikan dorongan agar setiap daerah dapat memprioritaskan penyelesaian permasalahan terutama masalah tanah yang cukup menjamur di Sumbar. Untuk itu dibutuhkan bantuan dan kerjasama BPN dalam percepatan penyelesaian sertifikat tanah Pemda, sehingga setiap tanah milik Pemda dapat memiliki landasan hukum yang kuat.

Kedepannya, MOU ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara OPD pengelola aset dan pendapatan daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yg ada di daerah masing-masing.

Sekda Pasbar Yudesri menyampaikan kepada seluruh OPD Pasbar yang terkait agar segera menindaklanjuti dan melaksanakan pembenahan aset sesuai dengan petunjuk serta arahan pimpinan KPK-RI sehingga diharapkan segala permasalahan aset yang terdapat di Pasbar dapat cepat diselesaikan.

“Kepada OPD terkait mari kita segerakan tindaklanjut dari MoU ini di Pasbar, undang seluruh stake holder terkait. Semoga dengan adanya bimbingan dan arahan KPK-RI ini dapat mempercepat proses penyelesaian aset daerah di Kabupaten Pasaman Barat,” kata Yudesri.

Turut hadir di lokasi kegiatan penanda tanganan MoU tersebut, Inspektur Harisman, Plt. Kepala BAPD Afri Hendra, Kadis Perkim Adhiatsyah dan Kabag Humas Yosmar Difia.

Artikel ini telah dibaca 682 kali

loading...
Baca Lainnya

Ini Tata Letak Posisi Paslon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman secara resmi mengumumkan Penetapan Tata Letak Posisi Pasangan Calon...

24 September 2020, 16:12 WIB

Do’a Nasrul Abit Atas Tudingan Ijazah Palsu

Sumbar, – Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang saat ini mengikuti Pilkada Sumbar sebagai calon...

Nasrul Abit di Wamena Papua bersama warga asal Sumbar

23 September 2020, 07:25 WIB

Jalin Kerjasama, Keberhasilan Kota Pariaman Dicontoh Pemkab Pasaman

Sumbar, – Dalam rangka meningkatkan kinerja dan prekonomian daerah tidak terlepas juga dari kerjasama antar...

Bupati Pasaman Yusuf Lubis dan Wali Kota Pariaman Genius Umar bersama rombongan di Balerong Pusako Anak Nagari, Senin (21/9/20).

21 September 2020, 12:29 WIB

Perda Sah, Pelanggar Prokes Bakal Disanksi

Sumbar, – Dalam rangka memutus penyebaran Covid-19 DPRD Sumbar telah mensahkan Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru...

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto

16 September 2020, 10:10 WIB

Kampanye Kolom Kosong Jadi Polemik, Ini Kata Bawaslu Pasaman

Pasaman, – Hangatnya perbincangan masyarakat Pasaman soal Pilkada Pasaman tahun 2020, disebabkan hanya ada satu...

Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita. Sumber: Facebook Bawaslu Pasaman

16 September 2020, 07:34 WIB

Kadis Kesehatan Enggan Komentar Soal Uang Titipan di RSJ Prof. HB. Saanin Padang

Padang, – Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumbar Arry Yuswandi enggan komentar ketika dikonfirmasi soal adanya...

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

15 September 2020, 20:02 WIB

loading...