Kamis, 31 Oktober 2019 - 10:14 WIB

Jabat Menhan, Prabowo tolak Aset dan Gaji dari Negara

Jakarta – Menhan Prabowo Subianto memilih tidak memakai fasilitas negara, seperti gaji dan mobil dinas. Prabowo lebih memilih aset pribadi dalam mengemban tugas negara.

Apa alasan Prabowo tak mengambil gaji sebagai Menhan RI? Menurut Jubir pribadi Prabowo, Dahnil Anzar Simanjutak, hal itu semata-mata karena komitmen Prabowo mengabdi kepada negara.

“Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara,” sebut Dahnil dalam akun Twitternya @DahnilAnzar.

Sekedar informasi, tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 68 Tahun 2001. Sesuai Keppres ini, menteri negara menerima tunjangan sebesar Rp 13.608.000 setiap bulannya.

Sementara, gaji pokok para menteri sebesar Rp 5.040.000. Gaji menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2000. Jika ditotal, gaji dan tunjangan yang diterima menteri sebesar Rp 18.648.000 per bulan.

Baca Lainnya

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Memperbanyak Lapangan Kerja Baru

Oleh : Yasin Aturan turunan UU Cipta kerja yang baru akan membuka lapangan kerja baru....

8 Maret 2021, 02:07 WIB

Masyarakat Merespons Positif Vaksinasi Mandiri

Oleh : Deka Prawira Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan program vaksin Covid-19 secara mandiri...

8 Maret 2021, 01:48 WIB

PON XX 2021 di Papua Memperkuat Persatuan Indonesia

Oleh: Siska Amelia (Warganet Kota Tangerang) Pertandingan ataupun perlombaan cabang olahraga merupakan salah satu cara...

7 Maret 2021, 20:56 WIB

Ketum BPI KPNPA, Rahmad Sukendar, Berpotensi Jabat Dewas KPK

Jakarta – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia...

Ketum (BPI-KPNPA) Rahmad Sukendar, SH

7 Maret 2021, 18:30 WIB

Disiplin Prokes dan Vaksinasi Solusi Ampuh Hadapi Varian Baru Virus Corona

Oleh : Zainudin Zidan Mutasi Virus Corona baru B117 asal Inggris telah masuk ke Indonesia....

7 Maret 2021, 08:46 WIB

UU Cipta Kerja Mudahkan Pelayanan Publik

Oleh : Putu Raditya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berupaya untuk...

6 Maret 2021, 18:36 WIB

loading...