Batik Tanah Liek Angkat Bicara Soal Pengadaan Hand Sanitizer

Padang, – PT. Batik Tanah Liek membantah pernyataan panitia khusus (pansus) DPRD Sumbar soal permasalahan pengadaan Hand Sanitizer di BPBD Sumbar.

Yori Oktorino pemilik PT. Batik Tanah Liek mengatakan bahwa pengadaan Hand Sanitizer oleh perusahannya atas rekomendasi istri Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Erman Rahman, tidak benar. Ia juga membantah pembengkakan harga dan memberikan fee kepada istri Erman Rahman.

“Tidak benar kami dapat pengadaan atas rekomendasi istri Kepala BPBD Sumbar, dan tidak benar juga kami memberikan keuntungan Rp5.000 perbotol kepada ibu itu,” ungkapnya kepada Deliknews.com, Kamis (25/2/21).

Menurut Yori, izin PT. Batik Tanah Liek bukan hanya pengadaan batik, namun telah memiliki NIB untuk perdagangan besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya, perdagangan besar Farmasi, serta perdagangan besar Alat Labolatorium, Farmasi dan Kedokteran.

“Kami mendapatkan proyek pengadaan Hand Sanitaizer karena perusahaan kami punya NIB yang menjadi dasar bahwa perusahaan kami bisa melakukan pengadaan Hand Sanitaizer meski bidang utama kami pengadaan batik,” tegas Yori Oktorino.

Baca juga: Pansus Sebut Istri Kepala BPBD Sumbar Terima Untung Hand Sanitizer Rp5.000 Setiap Botol

Soal Tudingan Istrinya Dapat Untung, Ini Kata Kepala BPBD Sumbar

Sebelumnya diberitakan, DPRD Sumbar membentuk pansus. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan dana penanganan Covid-19 senilai Rp160 miliar pada tahun 2020 yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Indikasi penyimpangan ini berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK,” kata Wakil Ketua Pansus Nofrizon, Rabu (24/2/2021), dilansir dari inews.id.

Nofrizon menyebutkan ada temuan LHP BPK bahwa dana diberikan ke Pemprov Sumbar sebesar Rp160 miliar di tahun 2020 dan yang digunakan sebesar Rp150 miliar.

“Harusnya dikembalikan Rp10 miliar, dan temuan BPK ada indikasi Rp49 miliar dicurigai dan diragukan penggunaannya,” kata dia.

Nofrizon mengatakan pansus ini sudah dibentuk DPRD Sumbar sejak 17 Februari 2021, dan sudah bekerja untuk menindaklanjuti semua temuan BPK tersebut.

“DPRD berpijak pada temuan BPK, angkanya sekitar Rp160 miliar, sudah satu minggu kami bekerja, penyelewengan berkaitan dengan pengadaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer,” kata dia.

Menurutnya, pengadaan Hand Sanitizer atas persetujuan istri Kepala BPBD Sumbar diduga terjadi pembengkakan harga. Hal ini juga diaminkan oleh Kepala BPBD Sumbar saat rapat bersama pansus.

“Dia mengakui bahwa istrinya dapat untung Rp5.000 setiap botol. Harga dari Rp9.000 menjadi Rp35.000 dan itu baru satu item yang kami dalami, belum lagi yang lain seperti kacamata, masker, hazmat, dan lainnya,” katanya lagi.

(Darlin)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ADVERTISEMENT
Login Areal