Dinkes Padang Diduga Langgar Aturan Pembayaran Insentif Nakes Rp127 Juta

  • Whatsapp
Kepala Dinkes Kota Padang Ferimulyani (foto: dinkes.padang.go.id)

Padang, – Ada ada saja persoalan penggunaan keuangan negara di masa pandemi Covid-19 ini, termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padang diduga melanggar aturan soal pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) Penanganan Covid-19 yang menghabiskan anggaran Rp127 juta lebih.

Pasalnya, Dinkes Kota Padang membayarkan Insensif Nakes tersebut untuk bulan Maret, April dan Mei 2020 yang melaksanakan tugas dilakukan di kantor bukan di lapangan.

Pembayaran itu diduga tidak sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, pada BAB II huruf B. Kriteria Tenaga Kesehatan, angka 4 huruf h, menyatakan bahwa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam  menangani pasien Covid-19, diantaranya pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus Covid-19 di lapangan.

Baca juga: Pansus Sebut Istri Kepala BPBD Sumbar Terima Untung Hand Sanitizer Rp5.000 Setiap Botol

Soal Tudingan Istrinya Dapat Untung, Ini Kata Kepala BPBD Sumbar

Kemudian ditegaskan dalam Surat Kepala PPSDMK Nomor KU.03.07/II/1171/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembaruan Juknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 pada Lampiran I tabel 3. Jumlah tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan mempertimbangkan jumlah pengamatan dan penelusuran kasus ODP, OTG, dan PDP Covid-19 di lapangan.

“Benar, kami membayarkan insentif bulan Maret, April dan Mei 2020 yang melaksanakan tugas dikantor (penelusuran kasus melalui telepone) sebesar Rp.127 juta lebih,” kata Kepala Dinkes Kota Padang Ferimulyani dalam keterangan tertulis menjawab surat konfirmasi Deliknews.com pada (23/3/21) lalu.

Menurut Ferimulyani, pembayaran insentif tenaga kesehatan untuk bulan Maret, April dan Mei 2020 Dinas Kesehatan berpedoman kepada Nomor Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia HK.01.07/Menkes/278/2020, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020, surat Ka.BPPSDMK No.KU 03.07/1.07.93/2020, dan surat Ka.BPPSDMK No.KU 03.07/11/1171/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal perbaruan petunjuk teknis pemberian insentif tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Meski sudah berpedoman kepada surat keputasan tersebut, Dinkes Kota Padang malah mengembalikan pembayaran insentif itu ke Kas Daerah.

“Dinas Kesehatan Kota Padang sudah menyetor ke Kas daerah sebesar Rp.127 juta lebih,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2021,” terang Ferimulyani.

Kemudian ketika Ferimulyani dikonfirmasi via WhatsApp soal kenapa dinas kesehatan mengembalikan ke Kas Daerah atas insentif yang telah dibayarkan, namun ia belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Pos terkait

loading...