Lantik Amasrul jadi Kadis, Walikota Padang Laporkan Gubernur Sumbar ke Mendagri dan KASN

Walikota Padang Hendri Septa (foto : Humas Kota Padang)
Walikota Padang Hendri Septa (foto : Humas Kota Padang)

Padang, – Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan laporan kepada Mendagri Tito Karnavian terkait pelantik Sekdako Non Aktif Padang Amasrul oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah jadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada Senin (23/8/21) kemarin.

Menurut Hendri Septa, Amasrul masih berstatus sebagai Sekda Kota Padang, dan sedang dibebastugaskan sejak 2 Agustus 2021 untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin PNS oleh Sekretaris Daerah ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Saya sudah laporkan pelanggaran yang dilakukan Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam pelantikan Sekdako Non Aktif Padang Amasrul. Laporan juga saya sampaikan kepada KASN di Jakarta,” kata Hendri Septa di Padang, Rabu (25/8/21), dilansir dari harianindonesia.id.

Menurut Hendri Septa pelantikan Amasrul menjadi Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar menyalahi aturan PP Nomor 53 tahun 2010, dimana ASN yang sedang dilakukan pemeriksaan karena dugaan pelanggaran administrasi, tidak boleh dimutasi atau dipindahkan.

Hendri Septa tidak pernah memberikan izin kepada Amasrul untuk kemudian dilantik Gubernur Sumbar jadi Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar, dan tidak pernah mengeluarkan SK Pemberhentian Amasrul sebagai Sekda Kota Padang defenitif. Gaji dan tunjangan jabatan sekda masih diterima. Dengan dilantik menjadi Kadis DPMD Sumbar, Amasrul merangkap dua jabatan sekaligus.

“Saya me-non aktifkan pak Amasrul iya. Itu merupakan kewenangan yang diatur oleh UU dalam penegakan disiplin ASN,” jelas Hendri Septa.

Hendri berharap Mendagri dan KASN membatalkan pelantikan Amasrul sebagai Kadis PMD Sumbar menggantikan Drs Syafrizal Ucok yang ditarik Gubernur menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemprov Sumbar.

Sementara dikatakan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, pelantikan Amasrul sebagai Kepala DPMD Provinsi Sumbar sudah melalui surat persetujuan atau rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 9 Agustus dengan nomor B-2682/KASN08/2021 dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 23 Agustus dengan nomor 821/4533/SJ.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.