Ketua DPRD Pasaman Belum Buka Suara Soal Tudingan Kabid CK

Ketua DPRD Pasaman, Bustomi. (foto facebook Kominfo Pasaman).
Ketua DPRD Pasaman, Bustomi. (foto facebook Kominfo Pasaman).

Pasaman, – Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Bustomi, belum menanggapi pernyataan Kepala Bidang Cipta Karya (CK) Dinas PUTR Kabupaten Pasaman Bakhtiar ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (14/12/21) kemarin.

Sebelumnya Kabid CK menyampaikan bahwa dasarnya melakukan Rehab Berat Kantor DPRD dengan pekerjaan mulai dari pembangunan pondasi adalah melalui proses sidang DPRD Kabupaten Pasaman.

Baca juga: Dinas PUTR Pasaman Rehab Kantor dari Pondasi, Bakhtiar Tuding DPRD

Dituding Kabid CK Soal Rehab Kantor, Respon DPRD Pasaman Mengejutkan

“Maaf itu melalui proses pada sidang DPR, kami dinas PUTR adalah eksekutor, dan menjalankan tugas sesuai dengan yang ada pada DPA dinas PUTR,” kata Bakhtiar via WhatsApp.

Menjawab pernyataan Kabid CK ini, dicoba mengonfirmasi beberapa anggota DPRD Pasaman, namun sepertinya banyak yang enggan komentar, malah menyarankan konfirmasi kepada ketua DPRD.

Kemudian dikonfirmasi kepada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pasaman Rudi Apriasi, ia juga enggan komentar, dan meyarankan konfirmasi kepada pimpinan DPRD.

“Langsung saja kepimpinan biar jelas,” jawab Rudi Apriasi dengan singkat.

Selanjutnya dikonfirmasi kepada Bustomi terkait pernyataan Kabid CK Bakhtiar, apakah memang ada pembahasan soal rehab kantor mulai dari pondasi di DPRD Pasaman, namun ia belum merespon.

Demikian juga dengan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pasaman, Danny Ismaya, juga belum menanggapi konfirmasi.

Sebelumnya diberitakan menjadi tanda tanya bagi masyarakat Kabupaten Pasaman kenapa bangunan Kantor DPRD Pasaman, Provinsi Sumatera Barat di bongkar dan di rehab mulai dari pengerjaan pondasi.

Meski banyak menuai kritikan, rehab kantor DPRD ini tetap dilanjutkan oleh Kabid CK Dinas PUTR Kabupaten Pasaman Bakhtiar, hingga dilakukan 2 kali perehapan pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Soal rehab kantor mulai dari pondasi ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung pada Pasal 67 Rehabilitasi dilakukan dalam rangka memperbaiki bangunan gedung yang telah rusak sebagian tanpa mengubah fungsi bangunan gedung.

Dalam kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud, komponen arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedangkan komponen utilitas dapat berubah.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.