BPK Minta Gubernur Sumbar Sanksi Kadis Kominfo, Mahyeldi Ansharullah Belum Buka Suara

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah (Foto : Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat)
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah (Foto : Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat)

Padang, – Mahyeldi Ansharullah masih belum buka suara dikonfirmasi soal rekomendasi dari BPK agar Gubernur Sumbar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Kominfo dan para pelaksana perjalanan dinas lainnya karena tidak mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas sesuai kondisi senyatanya tahun 2020 lalu.

BPK menemukan terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel dan tidak berangkat berdasarkan jawaban konfirmasi dari pihak hotel ataupun pihak pengelola kapal. Selain itu terdapat pembayaran uang harian yang tidak sesuai dengan jumlah hari surat tugas dan pelaksanaan riil perjalanan dinas.

Baca juga: Masa Pandemi, BPK Temukan Anomali Belanja Perjalanan Dinas di Diskominfo Sumbar

BPK Temukan Dugaan SPj Perjalanan Dinas Fiktif Diskominfo Sumbar

Temuan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai kondisi yang senyatanya ini mencapai Rp126 juta lebih pada tiga OPD yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan Cabdin Wilayah VIII.

Dari Rp126 juta itu sebesar Rp12 juta lebih perjalanan dinas dilaksanakan bersamaan dengan presensi kehadiran di kantor. Kemudian sebesar Rp113 juta lebih merupakan kelebihan pembayaran uang saku, hotel, dan transpor.

Kondisi tersebut terjadi karena Kepala Dinas Kominfo dan para pelaksana perjalanan dinas lainnya tidak mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas sesuai kondisi senyatanya. 

Terkait persoalan ini Gubernur Sumbar Mahyeldi dikonfirmasi via WhatsApp (15/1/22) apakah ia sudah melaksanakan rekomendasi BPK. Mahyeldi belum menanggapi konfirmasi hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Pos terkait

loading...