Pelaksana Minta PHO Proyek Lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Pasaman

Kondisi Lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman, Senin 13 Juni 2022.
Kondisi Lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman, Senin 13 Juni 2022.

Pasaman, – Banyaknya pertanyaan masyarakat Pasaman soal pekerjaan Lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman tahun 2021 yang belum juga selesai akhirnya terjawab. Ternyata 2 April 2022 pihak penyedia telah mengajukan permohonan PHO kepada Dinas PUTR Pasaman.

Hal ini terungkap setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyedia berpendapat bahwa pekerjaan lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman telah selesai.

Baca juga: BPK: Kadis Kurang Pengawasan, Proyek Kantor DPRD Pasaman Belum Diputus Kontrak

Dituding Kabid CK Soal Rehab Kantor, Respon DPRD Pasaman Mengejutkan

Lain hal dalam pemeriksaan, BPK menemukan bahwa pada pekerjaan Lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman masih terdapat beberapa item yang belum selesai sampai pemeriksaan berakhir dan belum diputus kontrak.

1. Pekerjaan belum dinyatakan selesai dengan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.309.887.901,53.

Pekerjaan belum selesai karena pada tanggal 18 April 2022 tim belum mendapatkan dokumen BAST PHO, Final Quantity, Asbuilt Drawing yang ditandatangani oleh PPK, konsultan pengawas dan penyedia, sementara itu berdasarkan Adendum IV No.640/13.d/ADD.IV-SP/CK/DPUTRPAS/2021 tanggal 22 Februari 2022 dinyatakan masa akhir waktu penyelesaian pekerjaan adalah 04 April 2022.

2. Terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir.

Berdasarkan keterangan konsultan pengawas, dokumen back up data quantity pada laporan mingguan hanya dibuat sampai tanggal 31 Desember 2021, sedangkan pekerjaan masih berlangsung sampai tanggal 18 April 2022, sehingga tim melakukan pengujian terbatas pada penyelesaian pekerjaan terpasang berdasarkan back up data quantity yang dilampirkan pada dokumen Adendum  II tanggal 05 November 2021.

Hasil pengujian yang dilakukan tim BPK bersama PPK, PPTK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat pada tanggal 18 April 2022 dapat dijelaskan terdapat beberapa item yang belum terpasang.

Rincian pekerjaan yang belum terpasang telah disesuaikan bersama dengan catatan konsultan pengawas dan penyedia, serta toilet gedung lantai 2 dan lantai 3 tidak dapat digunakan karena pekerjaan sistem mekanikal plumbing yang belum selesai, sehingga air belum dapat dialirkan ke toilet gedung.

Sementara, Direktur PT. Ana Karya Jaya menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan karena pihak penyedia berpendapat bahwa pekerjaan lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman telah selesai berdasarkan perhitungan sendiri. Lebih lanjut, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan hanya ditandatangani oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas.

Berdasarkan wawancara BPK dengan Kepala Dinas PUTR Pasaman selaku PPK, pekerjaan tersebut tidak diputus kontrak karena pada tanggal 02 April 2022 pihak penyedia mengajukan permohonan PHO tanpa didukung dengan data final quantity dan asbuilt drawing yang sesuai dengan Adendum II No.640/13.b/ADD.II-SP CK/DPUTR-PAS/2021 tanggal 05 November 2021. Dengan demikian PPK tidak dapat memperpanjang pemberian kesempatan atau memutuskan kontrak.

BPK menilai hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas PUTR kurang melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan belanja modal fisik pada satuan kerjanya, PPK tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kontrak, dan para penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan.

Kepala Dinas PUTR Pasaman Agusti Awizar dikonfirmasi deliknews.com via WhatsApp (13/6/22) terkait persoalan Lanjutan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman ini, namun belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.

Untuk diketahui Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman dibagi menjadi dua tahap. Tahap satu tahun anggaran 2020 dengan nilai pagu sebesar Rp4 Miliar dan pekerjaan tahap dua (lanjutan) yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dengan nilai pagu sebesar Rp18.000.450.000,00. Kemudian pada Adendum ke II tanggal 05 November 2021 dilakukan perubahan harga dan kuantitas pekerjaan dan nilai pekerjaan pada Amandemen surat Perjanjian ke-II berubah menjadi  Rp16.009.741.000,00.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.