Bencana di Sumbar Tak Dibantu, Bupati Solok Sesalkan Gubernur Cairkan BTT Untuk Provinsi Lain

Bupati Solok Epyardi Asda
Bupati Solok Epyardi Asda

Padang, – Masih ingat dengan peristiwa bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2021 lalu. Atas peristiwa tersebut, Pemprov Sumbar memberikan bantuan senilai Rp750 juta. Dalam waktu yang bersamaan, ternyata banyak peristiwa bencana alam di Sumbar yang tidak dibantu Pemprov Sumbar.

Kebijakan Gubernur Sumbar, Mahyeldi ini disorot banyak pihak termasuk Bupati Solok Epyardi Asda. Menurutnya, pemimpin itu bertanggungjawab kepada rakyatnya, jadi gubernur mestinya urus Sumbar dulu, baru daerah lain.

“Sumpah kepala daerah bertanggungjawab terhadap daerahya. Maju mundurnya daerah tergantung kepala daerah. Pemerintah pusat memberikan anggaran untuk daerah itu sendiri, bukan untuk daerah lain. Ini anaknya sendiri yang kelaparan, tapi malah bantu daerah lain,” kata Bupati Solok, Epyardi Asda, kepada deliknews.com, Selasa (28/6/22).

Menurut Epyardi Asda, mestinya DPRD Sumbar memanggil Gubernur untuk mempertanyakan kenapa dana Pemprov Sumbar dipakai untuk daerah lain.

“Kalau melanggar aturan harusnya DPRD panggil dia (gubernur). Pertanyakan kenapa dana Sumbar dipakai untuk daerah lain, sementara bencana di Sumbar tidak dia bantu,” tegasnya.

Dikatakan bupati ini, perlu juga DPRD pertanyakan kepada gubernur, kenapa koordinasi gubernur dengan bupati dan wali kota tidak jalan.

Epyardi Asda mengingat kembali soal bencana di Pasaman Barat (Pasbar) pada Februari 2022 lalu. Menurutnya,  gempa Pasbar yang berdampak besar terhadap beberapa kabupaten itu seharusnya dikoordinasikan dengan bupati dan wali kota di Sumbar.

“Tidak ada ia umumkan, sehingga kami tidak bisa menganggarkan. Seharusnya dia (gubernur) memahami aturan, dan punya kapasitas untuk mengumumkan. Ajak bupati dan wali kota bagaimana menanggulanginya, itu tugasnya, tapi sepertinya tidak dilakukan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data bencana yang terjadi bersumber dari situs BNPB, pada Maret dan April 2021 terjadi 25 bencana bencana Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor dan Gempa Bumi pada sepuluh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumbar tidak mendapatkan bantuan tanggap darurat yang bersumber dari BTT Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga: Bantu NTT Rp750 Juta, Gubernur Sumbar Diduga Tidak Pedomani Aturan Pencairan BTT

Banyak Bencana di Sumbar Tak Dibantu Pemprov, Gubernur Malah Cairkan BTT Untuk Provinsi Lain

Terancam Kelaparan, 10 Kampung Terdampak Gempa di Pasaman Tak Disentuh Bantuan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya memprioritaskan penanganan tanggap darurat yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan ke Provinsi lain.

Atas persoalan ini Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi diduga tidak mempedomani aturan pencairan belanja tidak terduga (BTT) atas pemberian bantuan bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi NTT.

Diketahui pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional pada bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi NTT dikarenakan pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana masih bisa menyelenggarakan pemerintahan dan kondisi pemerintahan tidak lumpuh.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya adalah dengan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta menertibkan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Menurut hasil pemeriksaan BPK, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menunjukkan bahwa kondisi bencana alam di Provinsi NTT yang status darurat bencananya ditetapkan oleh Gubernur NTT tidak memenuhi kriteria kondisi darurat dan keadaan mendesak terhadap Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan pemberian bantuan bersumber dari BTT merupakan arahan dari Kepala Daerah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BPK menilai hal tersebut terjadi karena Gubernur Sumatera Barat dalam menerbitkan SK Penetapan Pemberian Bantuan Tanggap Darurat tidak memedomani aturan pencairan BTT.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dikonfirmasi deliknews.com terkait persoalan ini via WhatsApp, namun belum merespon.

Demikian juga dengan Kepala BPBD Pemprov Sumbar, Jumaidi, dikonfirmasi terkait pertimbangan BPBD Pemprov Sumbar memilih mendahulukan membantu provinsi lain (NTT) daripada membantu bencana kabupaten/kota di Sumbar, dan kenapa BPBD Sumbar tidak memberikan bantuan kepada daerah kabupaten/kota di Sumbar yag mengalami bencana sebanyak 25 kali di bulan Maret dan April 2021.

Konfirmasi belum ditanggapi Kepala BPBD Pemprov Sumbar, Jumaidi, hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.