Bantu NTT Rp750 Juta, Gubernur Sumbar Diduga Tidak Pedomani Aturan Pencairan BTT

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah (Foto : Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat)
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah (Foto : Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat)

Padang, – Masih ingat dengan peristiwa bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2021 lalu. Tanggap darurat bencana itu selama 30 hari sejak tanggal 6 April sampai 5 Mei 2021. Atas peristiwa tersebut, Pemprov Sumbar memberikan bantuan senilai Rp750 juta direalisasikan melalui SP2D Nomor 00779/SP2D-LS/02.0.00.0.00.02/B02/2021 tanggal 5 Mei 2021.

Selain merealisasikan bantuan dalam bentuk uang, Pemprov Sumbar juga merealisasikan biaya operasional sebesar Rp70.359.702,00 untuk mendistribusikan bantuan logistik bencana alam berupa bantuan rendang sebanyak 1,5 ton yang berasal dari sumbangan masyarakat Sumatera Barat serta biaya publikasi kegiatan penyerahan bantuan.

Berdasarkan data bencana yang terjadi selama tahun 2021 bersumber melalui situs BNPB, diwaktu yang sama yaitu pada Maret dan April 2021 terjadi 25 bencana bencana Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor dan Gempa Bumi pada sepuluh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat tidak mendapatkan bantuan tanggap darurat yang bersumber dari BTT Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga: Soal BKK Belum Cair, Bakeuda Pasaman: Pemprov Sumbar Belum Tanggapi Surat Kami

Setelah Sapi Kurus, Kini Ada Dugaan SPj Fiktif di Dinas PKH Sumbar

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya memprioritaskan penanganan tanggap darurat yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan ke Provinsi lain.

Atas persoalan ini Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi diduga tidak mempedomani aturan pencairan belanja tidak terduga (BTT) atas pemberian bantuan bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi NTT.

Diketahui pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional pada bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi NTT dikarenakan pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana masih bisa menyelenggarakan pemerintahan dan kondisi pemerintahan tidak lumpuh.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya adalah dengan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta menertibkan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Menurut hasil pemeriksaan BPK, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menunjukkan bahwa kondisi bencana alam di Provinsi NTT yang status darurat bencananya ditetapkan oleh Gubernur NTT tidak memenuhi kriteria kondisi darurat dan keadaan mendesak terhadap Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan pemberian bantuan bersumber dari BTT merupakan arahan dari Kepala Daerah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BPK menilai hal tersebut terjadi karena Gubernur Sumatera Barat dalam menerbitkan SK Penetapan Pemberian Bantuan Tanggap Darurat tidak memedomani aturan pencairan BTT.

Deliknews.com telah mengonfirmasi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi via WhatsApp terkait persoalan ini namun belum merespon.

Demikian juga dengan Kepala BPBD Pemprov Sumbar, Jumaidi, dikonfirmasi terkait pertimbangan BPBD Pemprov Sumbar memilih mendahulukan membantu provinsi lain (NTT) daripada membantu bencana kabupaten/kota di Sumbar, dan kenapa BPBD Sumbar tidak memberikan bantuan kepada daerah kabupaten/kota di Sumbar yag mengalami bencana sebanyak 25 kali di bulan Maret dan April 2021.

Konfirmasi belum ditanggapi Kepala BPBD Pemprov Sumbar, Jumaidi, hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.