Solok, – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok tahun 2022 menemukan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan karena bukti pertanggungjawaban biaya penginapan yang terindikasi tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp5,6 miliar lebih.

Sebagaimana diketahui Pemkab Solok pada tahun 2022 menganggarkan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp72.631.326.434,00 dengan realisasi diantaranya pada Sekretariat DPRD sebesar Rp17.571.394.313,00. Pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dilakukan dengan melakukan pengujian atas surat pertanggungjawaban (SPJ), konfirmasi kepada penyedia hotel, dan validitas tiket perjalanan.

Hasil pengujian atas realiasi perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa pertanggungjawaban biaya penginapan terindikasi tidak sesuai kondisi senyatanya, yaitu bukti pertanggungjawaban biaya penginapan terindikasi lebih tinggi dari harga yang dibayarkan kepada pihak hotel sebesar Rp3.734.380.000,00, dan bukti pertanggungjawaban terkonfirmasi tidak ada dan/atau terindikasi berbeda dengan data hotel sebesar Rp1.901.947.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2022.

BPK menyimpulkan hal tersebut terjadi karena Sekretaris DPRD kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pembayaran biaya perjalanan dinas di satuan kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku, PPK dan PPTK pada Sekretariat DPRD kurang
cermat dalam merealisasikan biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi senyatanya, dan pelaksana perjalanan dinas tidak mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas sesuai kondisi senyatanya.

Atas permasalahan tersebut Sekretaris DPRD dan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan pada pada tanggal 9 Mei 2023 telah dilakukan penyetoran oleh Sekretariat DPRD sebesar Rp2.948.338.000,00.

BPK merekomendasikan Bupati Solok agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, dan menginstruksikan PPK dan PPTK pada Sekretariat DPRD supaya meningkatkan kecermatan dalam merealisasikan belanja perjalanan dinas dengan memedomani ketentuan yang berlaku.

Kemudian memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan untuk selanjutnya di setorkan ke Kas Daerah pada Sekretariat DPRD sebanyak 30 orang sebesar Rp2.687.989,000, serta memberi sanksi sesuai ketentuan kepada 72 orang pelaksana perjalanan dinas yang tidak mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas sesuai dengan kondisi senyatanya.