Langsung ke konten
Senin, 26 Oktober 2026
Nasional

Prabowo Percepat Listrik Desa, PLTS 100 GW Segera Dibangun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Pertemuan mendadak tersebut membahas percepatan program strategis energi, mulai dari listrik desa, energi terbarukan, hingga jaminan stok BBM nasional.

Dalam keterangannya usai rapat, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah terus menggenjot pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri. Dari target 11.000 desa yang belum berlistrik, pemerintah telah menyelesaikan program listrik desa di lebih dari 1.400 titik sepanjang tahun 2025.

“Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih,” jelas Bahlil di hadapan awak media di Istana Merdeka.

Selain elektrifikasi desa, Bahlil melaporkan kesiapan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Pemerintah telah menyetujui tahap pertama pembangunan dan segera menggelar peluncuran groundbreaking perdana dalam waktu dekat.

Bahlil juga membawa angin segar terkait ketahanan pasokan BBM dan LPG nasional di tengah konflik geopolitik Timur Tengah. Ia memastikan cadangan minyak mentah dan stok bahan bakar nasional saat ini berada di atas standar minimum keselamatan.

Pemerintah turut menjamin bahwa harga BBM dan LPG bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat serta mengamankan alokasi bahan bakar khusus bagi para nelayan agar tetap bisa melaut.

“Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi,” tegas Bahlil.

Sebagai penutup agenda rapat, Bahlil melaporkan langkah pemerintah dalam menata sektor pertambangan mineral. Penataan ini berfokus pada pembenahan tata kelola industri guna mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi kas negara secara optimal.