Sidoarjo – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang dinilai tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam distribusi dan penetapan harga.

Dalam keterangannya, BHS menyampaikan bahwa minyak goreng termasuk komoditas yang mendapatkan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga harga di pasaran seharusnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Perubahan harga minyak goreng yang tidak sesuai dengan HET berpotensi masuk dalam tindak pidana korupsi, karena semuanya menggunakan anggaran APBN,” ujarnya, Rabu (22/4).

Ia juga menyoroti kondisi serupa pada komoditas gas bersubsidi yang di lapangan masih ditemukan dijual di atas HET. Menurutnya, pemerintah telah mengatur mekanisme subsidi agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat, sehingga penyimpangan harga perlu ditindak tegas.

“Termasuk gas, ini melebihi dari HET, padahal pemerintah sudah mengatur subsidinya,” tegasnya.

BHS meminta aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk segera turun tangan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

“Maka itu KPK dan kepolisian harus turun. Kalau bisa tangkap dan proses,” kata dia.

Selain itu, ia juga mendorong dilakukannya audit secara menyeluruh guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam rantai distribusi maupun penetapan harga di tingkat pasar. Audit tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

“Saya minta KPK harus turun, termasuk dilakukan audit oleh kepolisian menyangkut harga,” tambahnya.

Pernyataan ini muncul di tengah keresahan masyarakat atas kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng dan gas bersubsidi. BHS berharap langkah tegas dari aparat dapat memberikan efek jera sekaligus memastikan harga kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.