Sabtu, 4 Mei 2019 - 23:21 WIB

Hakim PN Balikpapan Tersangka Suap

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Kalimantan Timur, atas nama Kayat sebagai tersangka kasus suap. Selain Kayat, 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Setelah melakukan permintaan keterangan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka: a. Diduga menerima suap: KYT Hakim di PN Balikpapan,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5).

Kayat diduga meminta uang untuk membebaskan terdakwa yang sedang menjalani persidangan. Kayat disangka melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Sebagai pihak yang diduga penerima, KYT disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Syarif.

Dua orang lainnya yang menjadi tersangka adalah pengacara Jhonson Siburian dan warga atas nama Sudarman, yang ditangkap di rumahnya dengan dugaan keterlibatan kasus yang sama.

“Sebagai pihak yang diduga pemberi: SDM dan JHS disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Syarif.

Hakim Kayat sebelum ini menyidangkan kasus yang cukup menarik perhatian, yaitu kasus pencemaran Teluk Balikpapan oleh tumpahan minyak. Hakim Kayat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar kepada nakhoda kapal MV Ever Judger Zhang Deyi.

Selain sebagai pengacara, Jhonson Siburian dikenal sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat National Corruption Watch (NCW). Satu hal yang menjadi perhatian NCW adalah kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan lahan di Balikpapan. Bukan kebetulan, Sudarman adalah pengusaha properti, dan menjadi terdakwa dalam kasus penipuan dokumen tanah tersebut, sementara Jhonson adalah pengacaranya.

Artikel ini telah dibaca 511 kali

loading...
Baca Lainnya

Waspada provokasi KAMI Menebar Hoax

Oleh : Raavi Ramadhan KAMI adalah organisasi yang banyak dibicarakan orang, namun sayang bukan karena...

23 Oktober 2020, 03:13 WIB

UU Cipta Kerja, Upaya Pemerintah Antisipasi Bonus Demografi

Oleh : Hanafi Adnan UU Cipta Kerja yang baru disahkan Pemerintah merupakan upaya untuk mempermudah...

22 Oktober 2020, 20:57 WIB

Lewat Gerakan Sebar Konten Positif, FPMSI Ajak Warganet Milenial Bersatu Dukung Kebijakan Pemerintah Demi Kemajuan Bangsa

Generasi muda kerap dengan mudah menyebarkan sebuah informasi tanpa melakukan validasi, bahkan tanpa dibaca sekali...

22 Oktober 2020, 16:24 WIB

PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Tbk Dukung Penuh Upaya Pemerintah Mengembangkan Industri Sagu Nasional

Tepat pada Pekan Sagu Nusantara 2020 (20/10), PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) dan PT....

22 Oktober 2020, 14:03 WIB

Mengapresiasi Percepatan Penelitian Vaksin Covid-19

Oleh : Edi JAtmiko Pemerintah terus bekerja keras dalam meneliti dan mengembangkan Vaksin Covid-19. Kerja...

22 Oktober 2020, 02:50 WIB

Manuver KAMI Ganggu Stabilitas Politik

Oleh : Zakaria Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan oleh Gatot Nurmantyo memang terkesan...

22 Oktober 2020, 02:37 WIB

loading...