Rabu, 10 Juli 2019 - 13:25 WIB

Koruptor Bebas, MA Bereaksi

Jakarta – Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menolak berkomentar mengenai putusan kasasi yang melepaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dari segala jeratan hukum. Ia menilai putusan itu bersifat teknis dan independensi hakim.

“Yang bersifat teknis itu tidak boleh, itu adalah independensi hakim, saya tidak boleh mengomentari putusan hakim,” kata Hatta Ali yang ditemui seusai menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-73 di lapangan silang Monas Jakarta, Rabu (10/7).

Pada Selasa (9/7), majelis kasasi yang terdiri atas Salman Luthan, Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Syafruddin dan memerintahkan Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

“Tentunya hakim sudah mempertimbangkan, mengambil keputusan seperti itu pasti sudah dengan pertimbangan matang,” tambah Hatta singkat.

Hatta pun tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai penilaian masyarakat atas rendahnya komitmen MA terhadap pemberantasan korupsi.

Syafruddin Arsyad Temenggung adalah terdakwa perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indoensia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Sebelumya putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung.

Sedangkan pada 2 Januari 2019 Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Namun Syafruddin mengajukan kasasi ke MA. Ketua majelis Salman Luthan sependapat djudex factii pengadilan tingkat banding. Hakim anggota I, Syamsul Rakan Chaniago, berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan hakim anggota anggota 2 Mohamad Asikin berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan hukum administrasi.

Atas putusan kasasi tersebut, Syafruddin pun sudah lepas dari tahanan pada Selasa (9/7) sekitar pukul 19.55 WIB sedangkan KPK mengaku tidak akan berhenti melakukan penyidikan kasus tersebut.

“KPK tetap akan berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan yang kami miliki untuk mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara Rp4,58 triliun,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada konferensi pers, di gedung KPK, Selasa (9/7).

Artikel ini telah dibaca 36 kali

loading...
Baca Lainnya

Dubes RI untuk Azerbaijan Prof. Dr. Husnan Bey Fananie Gelar Kuliah Umum di Universitas Islam Malang

Kuliah Tamu yang bertajuk “Pendidikan Islam Multikultural dalam Perspektif Historis Sosiologis” diberikan Duta Besar Luar...

17 Oktober 2019, 18:07 WIB

Prabowo Beri Sinyal Merapat ke Jokowi

Bogor – Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih simpang siur jelang...

17 Oktober 2019, 17:02 WIB

Bambang Haryo : Selamat Ultah Pak Prabowo, Sosok Pemikir yang Cerdas

Bogor – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hari ini 17 Oktober 2019 genap berusia...

17 Oktober 2019, 16:27 WIB

Gerakan Lawan Hoax Sukseskan Pelantikan Presiden, Bukti Nyata Warganet Menolak dan Melawan Aksi Radikalisme

Oleh : Syarifah Magdalena (Relawan Forum Pegiat Media Sosial Independen) Berbagai cara dan.upaya Bangsa kita...

16 Oktober 2019, 18:38 WIB

Sinyal Kuat AHY Jadi Menteri Jokowi

Jakarta – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memberikan sinyal kuat jajaran Pemerintahan Jokowi akan diisi oleh...

16 Oktober 2019, 14:20 WIB

Gerakan Tolak Radikalisme, Warganet Siap Tebar Narasi Positif Di Medsos, Sukseskan Pelantikan Presiden

Oleh : Zainudin Ikhwan (Netizen/Relawan GESIT) Kabar adanya kelompok yang akan melancarkan aksi dalam upaya...

16 Oktober 2019, 08:06 WIB

loading...