Rabu, 10 Juli 2019 - 13:25 WIB

Koruptor Bebas, MA Bereaksi

Jakarta – Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menolak berkomentar mengenai putusan kasasi yang melepaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dari segala jeratan hukum. Ia menilai putusan itu bersifat teknis dan independensi hakim.

“Yang bersifat teknis itu tidak boleh, itu adalah independensi hakim, saya tidak boleh mengomentari putusan hakim,” kata Hatta Ali yang ditemui seusai menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-73 di lapangan silang Monas Jakarta, Rabu (10/7).

Pada Selasa (9/7), majelis kasasi yang terdiri atas Salman Luthan, Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Syafruddin dan memerintahkan Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

“Tentunya hakim sudah mempertimbangkan, mengambil keputusan seperti itu pasti sudah dengan pertimbangan matang,” tambah Hatta singkat.

Hatta pun tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai penilaian masyarakat atas rendahnya komitmen MA terhadap pemberantasan korupsi.

Syafruddin Arsyad Temenggung adalah terdakwa perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indoensia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Sebelumya putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung.

Sedangkan pada 2 Januari 2019 Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Namun Syafruddin mengajukan kasasi ke MA. Ketua majelis Salman Luthan sependapat djudex factii pengadilan tingkat banding. Hakim anggota I, Syamsul Rakan Chaniago, berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan hakim anggota anggota 2 Mohamad Asikin berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan hukum administrasi.

Atas putusan kasasi tersebut, Syafruddin pun sudah lepas dari tahanan pada Selasa (9/7) sekitar pukul 19.55 WIB sedangkan KPK mengaku tidak akan berhenti melakukan penyidikan kasus tersebut.

“KPK tetap akan berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan yang kami miliki untuk mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara Rp4,58 triliun,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada konferensi pers, di gedung KPK, Selasa (9/7).

Artikel ini telah dibaca 123 kali

loading...
Baca Lainnya

Kunjungi Bakamla, Kakorpolairud Perkuat Koordinasi Jaga Keamanan Laut

JAKARTA – Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Baharkam Polri Irjen Pol Lotharia Latif...

5 Juni 2020, 22:16 WIB

Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Mata Kabaharkam Polri

JAKARTA – Hari lingkungan hidup sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni memiliki arti tersendiri...

5 Juni 2020, 22:03 WIB

Cegah Peredaran Miras, Polsek Cisoka Rutin Lakukan Operasi Cipkon

TANGERANG – Polsek Cisoka Polresta Tangerang Polda Banten menggelar operasi cipta kondisi (cipkon) di Desa...

5 Juni 2020, 21:13 WIB

Jumat Barokah, Polresta Tangerang Berbagi Ke Warga

TANGERANG – Jumat barokah, Polresta Tangerang Polda Banten berbagi dengan warga terdampak Covid-19 di Kampung...

5 Juni 2020, 20:43 WIB

Mantap, Kapolres Tangerang Sosialisasi New Normal di Masjid Al Hikmah

TANGERANG – Masjid Al Hikmah di Perum Bumi Indah Tahap 5 RT 02/07 Desa Sukamantri...

5 Juni 2020, 20:37 WIB

PWI Kabupaten Tangerang Bantu Sembako Ke Loper Koran

TANGERANG – Masyarakat pers menjadi salah satu kelompok yang terdampak COVID–19. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)...

5 Juni 2020, 19:15 WIB

loading...