Rabu, 21 Agustus 2019 - 12:45 WIB

Ibu Ayu terlihat pingsan di depan kantor BPJS Kesehatan, Rabu (21/8). (foto Ical)

Ibu Ayu terlihat pingsan di depan kantor BPJS Kesehatan, Rabu (21/8). (foto Ical)

Masyarakat Pasaman Keluhkan Pelayanan BPJS Kesehatan

Pasaman, – Baru – baru ini sejumlah masyarakat Kabupaten Pasaman mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman.

Hal ini disebabkan karena banyaknya antrian masyarakat yang akan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dari rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.

Ayu salah satu masyarakat dari Kecamatan Rao merasa dipersulit, bahkan ia mengeluhkan pelayanan BPJS ini karena merasa tidak dipedulikan oleh petugas disana.

Diakui Ayu, saat ia ingin mendaftarkan diri di BPJS, sudah tiga hari tidak kunjung dipedulikan hingga hingga membuat ayu merasa kecewa.

“Saya sudah menunggu ini lebih dari Tiga hari, akan tetapi belum kunjung selesai urusan di kantor ini,” jelas Ayu kepada awak media, Rabu (20/8).

“Untuk hari ini saya sudah menunggu dari jam 10 pagi tadi, tapi pihak BPJS selalu berdalih bahwa mereka kehabisan nomor antrian, dari sekian banyak orang datang kesini tidak satupun yang sudah diselesaikan urusannya oleh pihak BPJS, padahal kami disini masarakat Pasaman,” kesal Ayu yang dalam kondisi hamil tersebut.

Pantauan awak media, ibu Ayu sempat pingsan di depan kantor BPJS Kesehatan itu.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman Syafrudin ketika dikonfirmasi membenarkan batasan nomor antrian itu hanya 200 nomor.

“Nomor antrian itu pagi sudah dibagi karena tidak sanggup melayani, nomor antrian dibagi 200,  masyarakat yang datang 500, yang 200 itu melayaninya sampai jam 8 malam” kata Sayrudin, Rabu siang (21/8).

Syafrudin juga menyampaikan bahwa mulai besok pendaftaran peserta BPJS rekomendasi dari dinas sosial dibatasi, diprioritaskan bagi yang emergency dan itu sudah keputusan rapat dengan Bupati, Sekda dan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.

“Sejak tanggal 1 Agustus kemarin sudah 5.000 orang mendaftar, habis anggaran Pemda, jadi mulai besok dibatasi,” ujar Syafrudin.

Kemudian dijelaskannya, untuk rekomendasi dari dinas sosial berlaku hingga satu bulan. “Jadi pengurusannya tidak wajib hari itu juga,” jelas Kepala BPJS, Syafrudin.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 1557 kali

Baca Lainnya

Unand Diduga Terima Ratusan Juta Uang Kuliah Mahasiswa Bidikmisi

Padang, – Universitas Andalas (Unand) dikabarkan diduga melakukan pungutan atau penerimaan uang kuliah dari 98...

Kampus Universitas Andalas

4 Maret 2021, 23:07 WIB

PH PPDI Kecewa Tidak Ada Klarifikasi Dari Pihak Kecamatan Karusen Janang

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Sesyam Mertokusumo Law Firm selaku penasehat hukum dari Persatuan Perangkat...

4 Maret 2021, 22:19 WIB

Cegah Penyalahgunaan, Propam Polda Banten Cek Senpi Personel Polresta Tangerang

TANGERANG – Tim dari Bidang Propam Polda Banten melaksanakan kegiatan pemeriksaan senjata api (senpi) yang...

4 Maret 2021, 15:44 WIB

Sowan Sesepuh, Kapolresta Tangerang Silaturahmi ke Tokoh Masyarakat Cikupa

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro bersilaturahmi ke kediaman H. Cecep Miharja,...

4 Maret 2021, 15:38 WIB

Tingkatan Kerja Sama, Kapolresta Tangerang Silaturahmi ke Ketua PN Tangerang

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Tangerang...

4 Maret 2021, 15:26 WIB

Pemkab Bartim Gelar Apel Kesiapsiagaan Personil dan Sapras Dalam Penanggulangan Karhutla

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Pemerintah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Apel Kesiapsiagaan...

4 Maret 2021, 10:30 WIB

loading...