Siswa MTsN 5 Pasaman Bayar Biaya Pemeriahan HUT RI ke-74

  • Whatsapp
Ilustrasi

Pasaman, – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-74 tahun 2019 ternyata masih ada pembayaran disekolah seperti terjadi di MTsN 5 Pasaman di Kecamatan Dua Koto.

Sejumlah wali murid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan anaknya yang ikut Dram Band pada kegiatan peringatan HUT RI membayar senilai Rp10 ribu dan yang bukan ikut Dram Band membayar Rp5 ribu.

“Ya anak kami membayar Rp10 ribu dan ada juga Rp5 ribu, katanya untuk biaya kegiatan Dram Band, kami heran karena sebelumnya  tidak ada kami sepakati untuk pembayaran itu” kata wali murid.

Sementara Kepala MTsN 5 Pasaman Muhammad Yanto ketika dikonfirmasi membenarkan pembayaran itu, namun bukan pembayaran Dram Band.

“Itu dimusyawarahkan pembina wakil kesiswaan dengan pembina Dram Band dan perangkat OSIS, disini tempatnya. Bukan pembelian Dram Band, tapi untuk acara HUT RI, memeriahkan HUT RI,” kata Muhammad Yanto, Kamis (22/8).

BACA JUGA : Siswa MTsN 5 Pasaman Terpaksa Setor Uang Rp500rb

Menurut Yanto, tidak semua permasalahan dipersoalkan. “Jadi tidak semua problem itu kita dipersoalkan, lebih baiklah untuk pencitraan yang lebih baik,” ujarnya.

Namun untuk pembayaran itu, Kepala MTsN ini mangaku ia sifatnya hanya mengetahui.

“Yang 5 ribu ceritanya bukan anggota Dram Band, yang 10 ribu karena dia sampai sore, karena dia punya skil, dia butuh sneck, butuh minum, makanya dia lebih,” jelas Kepala MTsN 5 Pasaman Muhammad Yanto.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Pasaman Dedi Wandra, ketika dikonfirmasi, mengakui belum mengetahui hal itu.

“Kalau itu sumbangan boleh, beda tipis antara sumbangan dengan pungutan. Sumbangan sukarela dan pungutan ditetapkan jumlahnya,” ungkap Dedi Wandra mengakhiri.

Untuk diketahui dikutif dari ombudsman.go.id, Pungli dapat dijerat dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan hukuman penjara keamanan minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan hukuman penjara maksimal enam tahun.

(Darlin)

Pos terkait

loading...