Kamis, 16 Januari 2020 - 23:16 WIB

Seminar International Pernikahan Dini. Pro dan Kontra Undang Undang pernikahan Dikalangan Sejoli Millenial

Surabaya,– Batas usia perkawinan kembali menjadi polemik. Hal ini makin banyak usia dini berhasrat mengikat janji suci di hadapan penghulu.

Keinginan para sejoli cilik ini banyak menuai kontroversi. Di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya DPW IMABA menyelenggarakan seminar Polemik Psrnikahan Dini yang dihadiri siswa SMU para Santri dari berbagai pondok pesantren dan mahasiwa UIN Surabaya.
Menariknya, acara seminar ini menghadirkan pembicara dari Malaysia.

Ketua panitia Muhammad Mahen mengatakan bahwa acara ini diselengggarakan agar para sejoli yang berusia dini paham akan makna sebuah pernikahan ” semoga dengan acara ini bisa membuka pikiran adik adik agar terlalu tergesa gesa dalam mengambil sikap untuk menikah dalam usia dini. Sebab, pernikahan bukan hanya sebatas menahan zina saja, melainkan banyak makna yang harus dipahami” katanya Kamis (16/01)

Selain itu Ust.Imam Safii pengurus ponpes Mambaul Ulum Bata bata menyatakan bahwa seminar International ini sangat baik memberikan wacana kepada kaum millenial untuk paham tentang pernikahan. Namin, Ust Imam Safii mengaku sedikit kesulitan dalam melakukan sosialisasi wacana pernikahan dini “Sebenarnya acara ini sangat bagus untuk memberikan wacana kepada paea millenial. Namum, untuk sosialisasi kepada sejoli sejoli millenial akan banyak menemui kendala ” tukasnya

Sebelummya , Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, Zumrotin dan lima perempuan lain serta dua lembaga yakni Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan Koalisi Perempuan Indonesia saat mengajukan uji materi terkait pernikahan dini mereka menolak dengan keras “UU perkawinan jelas dan tegas menunjukkan kontradiksi dengan segala pengaturan yang ada dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak-anak perempuan dalam konstitusi,” demikian alasan para pemohon atas uji materi UU Perkawinan tersebut.

Dalam uji materi tersebut mereka meminta MK menaikkan batas minimal usia perkawinan karena tak sesuai zaman dan tak sesuai dengan batasan dewasa pada beberapa undang-undang terbaru. Beberapa di antaranya adalah UU 39/1999 tentang HAM, UU 2/2002 tentang perlindungan anak, UU 44/2004 tentang pornografi, dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dikutip dari salinan Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang dimuat di situs MK, merujuk pada Pasal 1 dan penjelasan umum UU Perkawinan. Di situ disebutkan bahwa UU tersebut menganut prinsip calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. “Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara seorang suami-isteri yang masih di bawah umur…,” demikian pendapat Zumrotin yang merujuk pada Penjelasan Umum UU Perkawinan Angka 4 huruf d.

Zumrotin berpendapat perkawinan anak bisa menimbulkan risiko di antaranya yang berdampak fisik, intelektual, psikologis, dan emosional terhadap anak. Selain itu, lanjutnya, bagi perempuan (zam)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law Ciptaker Minimalisasi Dampak Ekonomi Akibat Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko Pandemi Covid-19 diyakini akan memukul perekonomian Indonesia. Sejumlah pihak pun mendesak...

1 April 2020, 20:23 WIB

Mendukung Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Oleh : Ahmad Kosasih Pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan sosial berskala besar dalam menekan laju penyebaran...

1 April 2020, 12:01 WIB

Status 30 ODR, Pemdes Kebomlati Galang Disinfektan

Tuban – Pemerintah Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban meningkatan kewaspadaan atas pencegahan penyebaran Covid...

31 Maret 2020, 23:44 WIB

Jaring Pengaman Sosial Disiapkan Pemerintah untuk Atasi Dampak Covid-19

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 ditetapkan berada pada tiga fokus utama,...

31 Maret 2020, 23:00 WIB

Pemerintah Gratiskan Pelanggan Listrik 450 VA Selama Tiga Bulan Mendatang

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah...

31 Maret 2020, 22:30 WIB

Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari...

31 Maret 2020, 22:15 WIB

loading...