Pernyataan Direktur PT.BCS Bertolak Belakang dengan Kepala BPK Sumbar

  • Whatsapp

Padang, – Direktur Hotel Balairung (PT BCS) Buchari Bachter menyampaikan soal pajak hotel yang telah dipungut tahun 2019 dan 2020 tidak disetorkan sebesar Rp742 juta, dan sekarang telah dilunasi setelah adanya temuan BPK.

“Sudah kita lunasi dan kita laporkan ke BPK. Silahkan konfirmasi ke BPK,” kata Buchari Bachter, Jum’at (27/8/21) kemarin.

Lain hal disampaikan Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK soal pajak hotel tersebut masih dalam proses.

Baca juga : Hotel Balairung Diduga Salahgunakan Pajak yang Telah Dipungut Rp742 Juta

Pernyataan Yusnadewi ini tentunya menerangkan bahwa tidak benar seluruh temuan soal penyalahgunaan pajak telah dilunasi oleh Hotel Balairung, melainkan masih dalam proses.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan temuan BPK Hotel Balairung telah melakukan pemungutan pajak dari jasa yang diberikan kepada tamu selama tahun 2019 hingga November 2020 belum disetorkan hingga awal tahun 2021 sebesar Rp742 juta.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dana pajak sebesar Rp742 juta, disebabkan karena Direktur BCS tidak optimal dalam mengawasi kepatuhan kewajiban penyetoran pajak hotel.

Keterlambatan penyetoran pajak ini tentunya akan menyebabkan meningkatnya kewajiban kepada Pemprov DKI Jakarta karena sanksi  denda atas keterlambatan penyetoran Pajak Hotel yang telah dipungut.

Untuk diketahui, negara telah mengatur sanksi pidana penggelapan pajak Pasal 39 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menegaskan apabila tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama Tiga tahun dan/atau denda setinggi – tingginya sebesar Empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

(Darlin)

Pos terkait

loading...