Biaya Kunker DPRD Pasbar Rp127 Juta Diduga Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Ilustrasi
Ilustrasi

Pasaman Barat, – Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat diduga tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) tahun 2020 sebesar Rp127 juta.

Persoalan ini menjadi temuan BPK yang diperiksa secara uji petik atas bukti pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat DPRD Pasaman Barat.

BPK menemukan beberapa persoalan seperti bukti pertanggungjawaban berupa tiket tidak sesuai dengan data manifest penerbangan Bandara Internasional Minangkabau sebesar Rp11,8 juta dengan 2 peserta perjalanan dinas.

Baca juga: DP3A Pasaman Bantah Koordinasi dengan DPPKBP3A Pasbar

Akhirnya Kadis PPKBP3A Pemkab Pasbar Buka Suara

Kemudian bukti pertanggungjawaban berupa tanggal pelaksanaan dalam SPT dan SPPD yang bersamaan dengan tanggal kegiatan rapat sebesar Rp51,1 juta dengan 13 peserta perjalanan dinas.

Selanjutnya bukti pertanggungjawaban berupa tanggal pelaksanaan dalam SPT dan SPPD yang dinyatakan tidak hadir pada kunjungan DPRD Kota Medan sebesar Rp64,9 juta dengan 15 peserta perjalanan dinas.

Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah dari perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp127 juta.

Kondisi tersebut terjadi diduga karena Sekretaris DPRD tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian belanja perjalanan dinas.

Terkait persoalan ini, deliknews.com telah mengonfirmasi Sekretaris DPRD Pasaman Barat, Dasrial, via WhatsApp. Pesan sudah masuk, namun Ia belum merespon konfirmasi hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.